Antikorupsi.org, Jakarta, 29 September 2016 – Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menilai terdapat tiga masalah utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tiga hal tersebut menurutnya merupakan persoalan lama yang tak kunjung tuntas.

“Ada tiga masalah, yaitu mahar politik, politik uang, dan suap terhadap penyelenggara negara,” ujarnya dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Kamis, 29 September 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 29 September 2016 – Persoalan pendanaan kampanye dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai menjadi salah satu isu yang harus disoroti. Pendanaan kampanye yang berbiaya tinggi berpotensi menimbulkan korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina berujar, selama ini pendanaan kampanye belum diawasi dengan baik. “Laporan dana kampanye tidak menjadi perhatian serius dari penyelenggara pemilu,” ucapnya dalam jumpa pers, di Kantor ICW, Jakarta, Kamis, 29 September 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 September 2016 – Komisi Informasi (KI) Pusat diminta untuk memperbaiki kinerjanya dalam menjalankan UU 14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Kinerja KI Pusat selama ini dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan amanat Undang-Undang.

“Komisioner KI Pusat harus perbaiki kinerjanya, mereka diamanatkan oleh Undang-Undang,” ujar Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, di kantor KI Pusat, Rabu, 28 September 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 September 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan uji informasi terhadap Komisi Informasi (KI) Pusat. Uji Informasi dilakukan sekaligus memperingati Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day) yang jatuh pada tanggal 28 September.

Wana Alamsyah, anggota Divisi Investigasi ICW mengatakan, peringatan Hari Hak untuk Tahu Sedunia dapat menjadi momentum untuk melihat kinerja KI Pusat. “Karena itu kami melakukan uji informasi,” ujar Wana, di kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu, 28 September 2016.

Antikorupsi.org, Jakarta, 27 September 2016 – Penolakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap remisi bagi koruptor diminta untuk disertai tindakan konkret. Hal itu diungkapkan oleh Pegiat Antikorupsi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Julius Ibrani.

“Itu masih pernyataan verbal. Kalau memang tegas, lihat lagi program Kemenkumham yang mau merevisi PP 99 tahun 2012,” ujar Julius, melalui sambungan telepon, di Jakarta, Selasa, 27 September 2016.

POKOK BERITA:

“Ketentuan Terpidana Percobaan Digugat”

http://print.kompas.com/baca/politik/2016/09/26/Ketentuan-Terpidana-Percobaan-Digugat

RINGKASAN MINGGUAN