Antikorupsi.org, Jakarta, 27 Desember 2016 – Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar diskusi dengan tema ‘Menyelematkan Aset Negara Dari Korupsi’. Diskusi berjalan unik karena diadakan di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL).

Diskusi berlangsung sejak kereta memulai perjalanan di Stasiun Jakarta Kota hingga Stasiun Bogor. Dalam diskusi yang diadakan pada Rabu, 21 Desember 2016 tersebut, pembicara dari berbagai latar belakang memberikan paparannya.

Mereka ialah Doli Siregar, ahli Manajemen Aset, Nurul Huda, Kepala Satuan Pengawasan Internal PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Emerson Yuntho, Peneliti Hukum ICW, dan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Haryono Umar.

Peneliti Hukum ICW, Emerson Yuntho mengatakan, diskusi merupakan rangkaian peringatan kegiatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI).

Sebelumnya, ICW telah menggelar peringatan HAKI di Historia Café, Kota Tua, Jakarta, tanggal 9 Desember 2016 lalu.

Serupa dengan peringatan sebelumnya, diskusi di KRL tetap menggunakan jargon ‘Membangun Negeri Tanpa Korupsi’. Namun kali ini, fokus diskusi ditujukan terhadap persoalan aset negara.

“Kita melihat banyak sekali fenoma aset negara yang dikorupsi,” ujar Emerson.

Aset negara yang dikorupsi dilakukan baik oleh aktor internal maupun oleh pihak ketiga.

PT. KAI menurutnya menjadi salah satu korban dari praktik korupsi yang berkaitan dengan isu aset. Penelitian yang dilakukan ICW menunjukan bahwa banyak aset-aset PT. KAI yang diselewengkan. “Banyak aset KAI yang dialihkan oleh pihak ketiga.”

Persoalan aset juga menurutnya mesti dijadikan perhatian serius. Dari temuan KPK dan Kejaksaan, pada tahun 2016, terdapat sekitar 7 Trilyun Rupiah aset negara yang berhasil diselamatkan.

“Aset negara yang diselamatkan itu sebenarnya yang berpotensi untuk dikorupsi. Jumlahnya pasti lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Diskusi di KRL diharapkannya dapat memberikan pesan, bahwa persoalan aset telah menjadi isu krusial. Pesan juga tidak hanya ditujukan kepada PT. KAI, namun semua aset milik BUMN lainnya.

Ia juga berharap pemerintah cepat tanggap terhadap permasalahan tersebut. Pemerintah perlu segera mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan aset.

“Polemik soal aset negara jangan muncul lagi di masa mendatang,” pungkasnya.

(Egi)