Buletin Anti-Korupsi: Update 18-7-2016

POKOK BERITA:


“Pembelian Lahan Cengkareng oleh DKI Terindikasi Korupsi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/07/16/401945/Pembelian-Lahan-Cengkareng-oleh-DKI-Terindikasi-Korupsi - Tempo, Sabtu,16 Juli 2016

Ucapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H dan informasi Buletin
Keluarga Besar Indonesia Corruption Watch mengucapkan
"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin"
 
Diduga Langgar Kode Etik, Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Fadli Zon dan Rachel Maryam

Antikorupsi.org, Jakarta, 30 Juni 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Anggota Komisi I DPR RI Rachel Maryam ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kamis, 30 Juni 2016. Pelaporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dua politisi Gerindra tersebut.

Keduanya dianggap melanggar Pasal 6 Ayat 4 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR. Pasal tersebut memuat pelarangan penggunaan jabatan untuk mencari kemudahan dan keuntungan privat.

Buletin Mingguan Anti-Korupsi: Update 23-29 Juni 2016

RINGKASAN MINGGUAN

Buletin Anti-Korupsi: Update 29-6-2016

POKOK BERITA:


“KPK Ogah Tutup Kasus Hadi Poernomo”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/29/401411/KPK-Ogah-Tutup-Kasus-Hadi-Poernomo

Tempo, Rabu, 29 Juni 2016

Hak Buronan Harus Dibatasi

Antikorupsi.org, Jakarta, 28 Juni 2016 – Hak hukum buronan dalam sektor peradilan pidana harus dibatasi. Selama ini buronan kerap menggunakan celah hukum untuk meringankan atau meloloskan dirinya dari perkara yang menjerat mereka.

“Ada proses hukum yang harus dijalani tapi mereka tidak menjalaninya,” terang Lalola di Jakarta, Selasa, 28 Juni 2016.

Dari awal, tindakan mereka sebagai buronan telah mencerminkan perbuatan membangkang terhadap hukum. Namun mereka justru melakukan upaya hukum lain untuk perkara mereka.

Buletin Anti-Korupsi: Update 28-6-2016

POKOK BERITA:


“KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Sanusi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/28/401348/KPK-Dalami-Dugaan-Pencucian-Uang-Sanusi - Tempo, Selasa28 Juni 2016

Dana Relawan Harus Diatur dalam UU Pemilu

Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Juni 2016 – UU Pemilihan Umum (Pemilu) harus turut mengatur perihal dana relawan. Hal ini juga harus diikuti dengan pengaturan soal dana pemenangan dalam tahapan pra-pemilu.

“Ada kekosongan hukum dalam pendanaan relawan,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jumat, 24 Juni 2016.

Nestapa "Justice Collaborator"
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam putusannya, Kamis (9/6), membatalkan status justice collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum) terhadap terdakwa Abdul Khoir, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama.
 
Majelis hakim menilai, penetapan Abdul Khoir sebagai justice collaborator oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tepat karena ia merupakan pelaku utama dalam perkara yang didakwakan kepadanya.
Buletin Anti-Korupsi: Update 27-6-2016

POKOK BERITA:


“Jaksa Agung Akui Temuan Janji Uang”

http://koran.tempo.co/konten/2016/06/25/401211/Jaksa-Agung-Akui-Temuan-Janji-Uang

TempoSabtu25 Juni 2016

Subscribe to Subscribe to