Antikorupsi.org, Jakarta, 15 Agustus 2016 – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menentang rencana pemerintah untuk melakukan revisi PP Nomor 99 tahun 2012. Upaya revisi melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Warga Binaan tersebut menurut Dahnil semestinya ditolak.

“Terang upaya RPP tersebut adalah permufakatan jahat yang harus ditolak dan dilawan,” kata Dahnil melalui pesan yang diterima, Minggu, 14 Agustus 2016.

POKOK BERITA:

“Pemerintah Ngotot Revisi Aturan Remisi”

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/16/403547/Pemerintah-Ngotot-Revisi-Aturan-Remisi

Pada mulanya pemberian remisi kepada narapidana kasus korupsi mensyaratkan kesediaan narapidana menjadi justice collaborator (JC=Saksi Pelaku yang Bekerjasama). Walau bisa memberi efek jera, tapi banyak pihak berupaya menggugurkan syarat tersebut. Tidak mengherankan apabila sering terjadi tarik ulur dalam aturan pemberian remisi.

POKOK BERITA:

“Advokat Jangan Korupsi”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/12/Advokat-Jangan-Korupsi

RINGKASAN MINGGUAN

POKOK BERITA:

“Kapolri Akui Kepercayaan Publik Masih Rendah”

http://print.kompas.com/baca/2016/08/11/Kilas-Politik-Hukum

Kompas, Kamis, 11 Agustus 2016

Presiden mewanti-wanti agar penegak hukum tidak mengkriminalisasi diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah, khususnya pemerintah daerah.

POKOK BERITA:

“Mekanisme Penjerat Korporasi Siap Terbit”

http://koran.tempo.co/konten/2016/08/10/403229/Mekanisme-Penjerat-Korporasi-Siap-Terbit - Tempo, Rabu, 10 Agustus 2016

Mahkamah Agung akan menerbitkan Peraturan MA tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Peraturan itu akan menjadi landasan untuk menindak korporasi yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

POKOK BERITA:

“KPK Siapkan Aplikasi Pengawasan”

KPK mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa. Aplikasi daring tengah disiapkan untuk memudahkan pelaporan oleh masyarakat tersebut.

“Reformasi MA belum Sentuh Hal Pokok”