03
Jun
POKOK BERITA:
“Keterlibatan Hakim Lain Didalami”
http://print.kompas.com/baca/
Kompas, Jumat, 3 Juni 2016
02
Jun
POKOK BERITA:
“Reklamasi Pulau Podomoro Kembali ke Nol”
http://koran.tempo.co/konten/
01
Jun
POKOK BERITA:
“Ahok Teruskan Reklamasi Pulau Podomoro”
http://koran.tempo.co/konten/
01
Jun
Antikorupsi.org, Denpasar, 1 Juni 2016 – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan pemenuhan hak saksi dan korban di Denpasar,1-3 Juni 2016.
Menurut Abdul Haris Semendawai, Ketua LPSK, dalam sambutan Rakor Rabu (1/6) ini menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk penguatan implementasi kebijakan dan teknis pemberian perlindungan dan pemenuhan hak bagi saksi, korban, pelapor (whistleblower) dan saksi pelaku (justice collaborator).
01
Jun
Antikorupsi.org, Denpasar, 1 Juni 2016 – Ketika seseorang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka janganlah pernah bermimpi akan lolos dari jeratan hukum. Jikapun berharap mendapatkan keringanan hukuman, salah satu jalannya adalah dengan menjadi saksi pelaku yang mau bekerjasama (justice collaborator).
31
May
POKOK BERITA:
“Nurhadi Bisa Dijerat tanpa Kesaksian Royani”
http://koran.tempo.co/konten/
31
May
Dunia peradilan kita sedang terluka parah. Dua kasus suap yang terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung belum selesai diusut, pada Senin (23/5) lalu dua hakim tindak pidana korupsi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu, kota kecil yang sunyi.
Terlepas apakah dua kasus suap dengan tersangka Andri Tristianto Saputra, pegawai di Mahkamah Agung, dan Edy Nasution, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melibatkan hakim atau tidak, aroma suap membuat peradilan kita semakin terpuruk.
30
May
POKOK BERITA:
“KPK Pegang Aliran Dana Nurhadi”
http://koran.tempo.co/konten/
Tempo, Sabtu, 28 Mei 2016
28
May
Badan Pemeriksa Keuangan pada awal Mei 2016 melansir temuan adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 945 miliar dalam kunjungan kerja perorangan yang dilakukan anggota DPR selama 2015.
Banyak ditemukan laporan kunjungan kerja anggota Dewan yang tidak memenuhi persyaratan atau susah diverifikasi dan bahkan fiktif.
Temuan BPK soal dana kunjungan kerja DPR sungguh memalukan dan ironis. Penyimpangan justru dilakukan wakil rakyat di Senayan yang katanya terhormat dan seharusnya bisa menjadi panutan bagi seluruh rakyat di Indonesia.
27
May
POKOK BERITA:
“Nurhadi Selangkah Lagi Tersangka”
http://koran.tempo.co/konten/2016/05/27/399725/Nurhadi-Selangkah-Lagi-Tersangka
Tempo, Jumat, 27 Mei 2016