Fahri Hamzah Dipecat, PKS Sudah Ambil Langkah Tepat

Antikorupsi.org, Jakarta, 6 April 2016 – Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah tepat. Hal ini diantaranya karena Fahri kerap memberikan komentar negatif perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komentar Fahri tersebut berupa tudingan dan serangan terhadap KPK. “Bahkan Fahri berulangkali menyampaikan keinginannya untuk membubarkan KPK,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil lewat pesan yang diterima Antikorupsi.org, Selasa, 5 April 2016.

Buletin Anti-Korupsi: Update 6-4-2016

POKOK BERITA:


“KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke DPRD DKI”

Pendeponiran Mantan Pemimpin KPK
Pada 4 Maret 2016, Jaksa Agung HM Prasetyo mengumumkan keputusan untuk mengesampingkan perkara dua mantan pemimpin KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
 
Meskipun dinilai terlambat, keputusan ini merupakan pilihan paling tepat melihat kondisi politik dan penegakan hukum saat itu.
Pendidikan Hukum Kita
Korupsi merupakan masalah kronis di negara kita. Walau naik sedikit, indeks persepsi korupsi Indonesia masih rendah. Dari semua lembaga negara dan pemerintahan, lembaga peradilan masih dianggap kurang baik menangani korupsi ini.
 
Judicial corruption masih menjadi persoalan berat. Setiap kali ada kasus korupsi yang melibatkan hakim, jaksa, dan advokat, masyarakat lalu bertanya, apa tidak jera dengan hukuman yang berat?
Buletin Anti-Korupsi: Update 5-4-2016

POKOK BERITA:


“Aguan Terseret Kasus Suap Reklamasi”

Pengistimewaan Koruptor Harus Dihentikan

Antikorupsi.org, Jakarta, 4 April 2016 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly didesak untuk hentikan pengistimewaan terhadap terpidana kasus korupsi.

“Sepanjang koruptor dianggap sebagai ‘raja’ maka tidak akan muncul efek jera buat mereka,” kata Lalola Easter, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui pesan yang diterima Antikorupsi.org, Kamis 31 Maret 2016.

Perlakuan istimewa terhadap narapidana perkara korupsi tidak hanya terjadi satu kali saja. Kendati telah diprotes, nyatanya keistimewaan masih terjadi.

Buletin Anti-Korupsi: Update 4-4-2016

POKOK BERITA:


“Bos Podomoro Tersangka Suap Reklamasi Jakarta”

Korupsi, Korporasi, dan Kebijakan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berjibaku dengan kasus korupsi yang menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Banyak yang menduga ini hanyalah sebuah kasus suap biasa dengan skala rendah, yakni hanya anggota DPRD dan dalam skala provinsi. Dugaan yang tak sepenuhnya benar.

Jika diselisik, kasus ini sebenarnya termasuk grand corruption, korupsi dalam skala besar.

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 24-30 Maret 2016

Dugaan Korupsi di Teluk Jakarta

Buletin Anti-Korupsi: Update 1-4-2016

POKOK BERITA:


“Deponering Dikaji”

Subscribe to Subscribe to