Bola Panas Rencana Revisi UU KPK
Presiden Jokowi bersama Pimpinan DPR akhir sepakat menunda revisi UU KPK. Meskipun ditunda, masyarakat tetap menilai Jokowi tidak mampu bersikap tegas karena penundaan tanpa pencabutan revisi UU KPK dari prolegnas 2016 akan menjadi bola panas yang akan membara kembali dikemudian hari.
Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Februari 2016 – Korupsi rentan dilakukan pada sektor pelayanan publik. Hal itu dinyatakan Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah melakukan pemantauan penanganan kasus korupsi tahun 2015.
“Masih ada celah-celah di sektor Pelayanan Publik yang rawan dikorupsi,” papar peneliti ICW Wana Alamsyah di Hotel Akmani Jakarta, 25 Februari 2016. Hal itu terbukti oleh korupsi yang terjadi di sektor pendidikan, transportasi, sosial kemasyarakatan, dan kesehatan.
Antikorupsi.org, Jakarta, 25 Februari 2016 - Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi tahun 2015. Dinyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp. 3,1 triliun.
Peneliti ICW Wana Alamsyah memaparkan, kerugian tersebut disebabkan banyaknya kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015, “Jumlahnya ada 550 kasus,” kata Wana saat peluncuran hasil pemantauan ICW terhadap tren korupsi di Hotel Akmani, Rabu 24 Februari 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Februari 2016 – Ketua MPR RI sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan akan mengikuti sikap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Revisi UU KPK.
“Sikap kita sangat jelas, kita ikut KPK,” katanya menanggapi desakan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi di Gedung MPR/DPD/DPR, Rabu 24 Februari 2016.
Antikorupsi.org, Jakarta, 24 Februari 2016 – Sejumlah pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menemui Ketua MPR RI sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan untuk sampaikan penolakan atas upaya Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Walaupun perkembangan terakhir ditunda, tapi ini tidak menyelesaikan masalah,” ujar anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Ade Irawan di Gedung MPR/DPR/DPD, Rabu 24 Februari 2016.
