Antikorupsi.org, Jakarta, 16 Mei 2016 – Pemerintah Indonesia menyatakan berbagai komitmen terkait Antikorupsi di forum berskala internasional bertajuk Anti-Corruption Summit London 2016. Komitmen tersebut diapresiasi oleh Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Dalam forum yang berlangsung 12 Mei 2016 lalu di London, Inggris, Pemerintah Indonesia mengangkat isu terkait antikorupsi seperti penghindaran pajak, pembiayaan terorisme, praktik pencucian uang, dan transparansi kepemilikan sesungguhnya dari entitas bisnis/perusahaan (Beneficial Ownership).

Selain itu, isu lain seperti whistle blower, pengembalian dan pemulihan aset, anti-impunitas, pengembangan aspek inovasi, budaya, dan pendidikan antikorupsi turut diangkat. Komitmen tersebut lalu diapresiasi oleh PWYP Indonesia.

Kendati demikian, komitmen dinilai mesti sejalan dengan langkah nyata dari Pemerintah RI. Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah mengatakan, langkah nyata di dalam negeri diperlukan berikut dengan tahapan-tahapan yang pasti dan terukur.

Dalam transparansi beneficial ownership misalnya, pemerintah diminta melakukan langkah yang jelas. “Pemerintah harus segera mewujudkan aturan yang lebih clear dan tegas,” katanya melalui pesan yang diterima, Senin, 16 Mei 2016.

Maryati menambahkan, Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melawan korupsi. “Tidak ada negara yang imun dari korupsi, karena itu Pemerintah perlu bekerjasama dan bermitra dengan masyarakat sipil, swasta, dan komponen strategis lainnya.”

Kondisi tersebut menurut Maryati juga harus ditambah dengan langkah keterbukaan yang dijalani Pemerintah. Hal itu sesuai dengan tanggung jawab dan komitmen yang menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Anti-Corruption Summit London 2016 menghasilkan kesepakatan pentingnya mengatasi korupsi di berbagai belahan negara dunia. Korupsi dianggap berpengaruh terhadap keberlanjutan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, keamanan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kemiskinan, perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang, serta kejahatan serius yang terorganisir.

Forum tersebut antara lain dihadiri oleh para kepala negara, pejabat pemerintahan, dan organisasi masyarakat sipil dari hampir 40 negara di seluruh dunia.

(Egi)