Pengampunan Nasional adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan, serta sanksi pidana tertentu dengan membayar uang tebusan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
“Dua RUU Paket Serangan Koruptor”
http://koran.tempo.co/konten/2015/10/12/384947/Dua-RUU-Paket-Serangan-Koruptor - Tempo, Senin, 12 Oktober 2015
Jakarta, antikorupsi.org (12/10/2015) – Perempuan dan anak menjadi korban utama akibat korupsi. Menurut Direktur Advokasi Migran Care Anis Hidayah, terdapat enam masalah akibat korupsi dari perspektif perempuan.
Pertama, karena korupsi angka kematian ibu dan anak mencapai 390 orang per 100 ribu.
Jakarta, antikorupsi.org (12/10/2015) – 150 perempuan yang tergabung dalam Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan kasus kriminalisasi terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto. Tuntutan tersebut dituangkan dalam sebuah surat.
Jakarta, 12 Oktober 2015
Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Ir. Joko Widodo
Di Tempat
Hal: Permintaan Perempuan Indonesia Untuk Hentikan Kriminalisasi terhadap Bambang Widjojanto
Dengan Hormat,
Jakarta, antikorupsi.org (12/10/2015) - Penolakan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir. Penolakan datang bukan hanya dari civil society saja melainkan terus meluas ke tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas) serta pengamat dan panitia seleksi (pansel) KPK. Penolakan ini disampaikan dalam konfrensi pers yang diadakan pada Minggu (11/10/2015) di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan.
Jakarta, antikorupsi.org (09/10/2015) – Jum’at pagi Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) dipenuhi mahasiswa yang melakukan kunjungan. Mereka adalah mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Diponogoro (Undip), Semarang. Mereka menjadikan ICW sebagai salah satu tujuan menimba pengetahuan dalam kunjungan audiensi pers mahasiswa yang bertemakan audensi pers jurnalistik dan korupsi.
KPK di Ambang Kehancuran: Revisi UU KPK Akan Merusak Kerja KPK Secara Permanen
Setelah gagal melakukan revisi UU KPK pada Juni 2015, percobaan yang sama dilakukan oleh DPR melalui Badan Legislatif, minggu ini. Revisi UU KPK yang beredar di media sosial menuai banyak respon, baik dari publik, pemerintah, maupun anggota DPR.
Jakarta, antikorupsi.org (08/10/2015) – Koalisi Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menilai dari 36 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang dinyatakan lulus profile assessment masih ditemukan calon yang bermasalah dari aspek integritas, kompetensi, dan kedekatan dengan partai politik.
