Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 21-25 September 2015

Lagi, Tahanan Korupsi Tertangkap Pelesiran

Pekan ini, masyarakat kembali dihebohkan dengan beredarnya foto Gayus Tambunan di sebuah restoran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang telah divonis 30 tahun penjara karena kasus penggelapan pajak dan pencucian uang tersebut kembali berulah. Ini sebenarnya bukan pertama yang kali Gayus Tambunan tertangkap kamera berada di luar lapas (lembaga pemasyarakatan). Beberapa tahun lalu, Gayus tertangkap kamera wartawan sedang menikmati pertandingan tenis dunia di Bali.

Buruknya Keterbukaan Informasi Parpol

Jakarta, antikorupsi.org (25/09/2015) – Rendahnya kesadaran partai politik dalam memberikan informasi kepada publik seperti laporan keuangan, struktur kepengurusan, dan kegiatan yang dilakukan seakan menjadi bumerang untuk parpol sendiri. Hal ini terbukti dengan diajukannya gugatan sengketa informasi di komisi informasi, dan tentu ini menyulitkan parpol itu sendiri. Meskipun demikian, tetap saja masih ada partai yang tidak ‘berani’ membuka laporan secara transparan kepada publik.

Putusan MK Soal Ijin Pemeriksaan Anggota DPR, Menghambat Penegakan Hukum

Jakarta, antikorupsi.org (23/09/2015) –Saat ini, para penegak hukum harus ijin terlebih dahulu kepada presiden jika mau memeriksa kasus pidana terhadap anggota MPR, DPR, dan DPD. Menanggapi persoalan ini, pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Asep Warlan mengatakan, seharusnya terhadap pejabat negara lebih mudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dibandingkan masyarakat biasa. Karena seorang pejabat harus dapat menjaga kehormatan dan kewibawaannya.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-23

POKOK BERITA:

Jangan Terlena Kasus Gayus, Menkumham Diminta Bongkar Korupsi di Lapas

http://news.metrotvnews.com/read/2015/09/23/433803/jangan-terlena-kasus-gayus-menkumham-diminta-bongkar-korupsi-di-lapas – Metro TV News, Rabu, 23 September 2015

Elpiji 12 kg Turun Sedikit, Kerugian Masyarakat Sebesar Rp 1,2 triliun

Jakarta, antikorupsi.org (22/09/2015) – Pemerintah –atau Pertamina—akhirnya memenuhi tuntutan ICW agar menurunkan harga gas elpiji. Mengutip tribunenews.com, (17/09/2015) pemerintah akhirnya menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg.  Sudah sejak lama ICW berkali-kali menyodorkan hasil kajiannya ke pemerintah, serta meminta pemerintah menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg.

Bukan Waktu Yang Tepat Revisi UU KIP
Sebuah forum Focus Group Discussion (FGD) cukup menarik digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP). ICW berkeyakinan bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 merupakan salah satu instrumen dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu ICW berkesempatan hadir dalam acara tersebut. Berikut beberapa catatan penting yang mengemuka dalam forum itu.
 
Acara yang bertajuk Review Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) itu digelar Selasa siang 22 September 2015.
MenkumHAM Harus Usut ‘Ijin’ Gayus Keluar Lapas

Jakarta, antikorupsi.org (22/09/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly untuk bertindak tegas dalam mengusut kasus ijin keluarnya Gayus Tambunan dari Lapas Sukamiskin.

Kriminalisasi BW Berlanjut ke Kejaksaan

Jakarta, antikorupsi.org (18/09/2015) - BareskrimMabes Polri akan menyerahkan perkara mantan komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Pelimpahan kasus ini akan menjadi babak baru pada proses kriminalisasi BW.

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 14-18 September 2015

Tren Pemberantasan Korupsi Semester I 2015

Indonesia Corruption Watch merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada kasus korupsi berstatus penyidikan periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan). Catatan pentingnya, kinerja penegakan hukum masih dianggap belum maksimal.

Tunjangan Naik, DPR Nodai Hati Rakyat

Jakarta, antikorupsi.org (17/09/2015) – Permintaan kenaikan tunjangan DPR akhirnya dikabulkan oleh pemerintah melalui surat Menteri Keuangan (Menkeu) No S-520.02/2015. Cukup ironis, kenaikan tunjangan yang fantastis justru terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia semakin meninggi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar buat kita, di mana komitmen kerakyatan yang seharusnya dimiliki pemerintah dan DPR? Padahal semenjak dilantik, masyarakat tidak pernah merasakan kerja-kerja DPR sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Subscribe to Subscribe to