Jakarta, antikorupsi.org (29/09/2015) - Pendanaan partai harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai mampu menjadi badan pengawas pengelolaan dana politik

Jakarta, antikorupsi.org (29/09/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi Mabes Polri, Senin (28/09/2015) guna mengajukan surat pemrohonan informasi terkait penanganan kasus korupsi di kepolisian, baik pada tingkat Polres, Polda, serta Bareskrim. Pengajuan surat tersebut berkaitan dengan perbedaan data korupsi yang diteliti oleh ICW dan yang diklaim oleh pihak Kepolisian.

Jakarta, antikorupsi (30/09/2015) – Orde Reformasi diharapkan dapat mengganti sistem politik militer yang otoriter khas Orde Baru dengan demokrasi, sistem pemerintahan yang sentralistik ke demokrasi lokal, serta mengikis korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun harapan itu masih jauh dari kenyataan karena Indonesia melaksanakan deregulasi secara drastis tanpa persiapan dan tahapan yang jelas.

“Fuad Amin Dituntut 15 Tahun Penjara”
http://print.kompas.com/baca/2015/09/29/Fuad-Amin-Dituntut15-Tahun-Penjara - Kompas, Selasa, 29 September 2015

Pilkada serentak akan digelar 9 Desember 2015. Menjelang hari besar demokrasi tersebut, terdapat persoalan yang belum tuntas. Salah satunya adalah mengenai penetapan pencalonan kepala daerah berstatus bebas bersyarat. 

Press Release ICW

Kepolisian RI harus membuka seluruh informasi publik terkait perkara korupsi yang ditangani jajaran Kepolisian mulai dari Mabes, Polda, Polwil, dan Polres. Beberapa informasi publik terkait kasus/perkara korupsi yang ditangai oleh berbagai jenjang kepolisian antara lain :

Lagi, Tahanan Korupsi Tertangkap Pelesiran

Pekan ini, masyarakat kembali dihebohkan dengan beredarnya foto Gayus Tambunan di sebuah restoran. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang telah divonis 30 tahun penjara karena kasus penggelapan pajak dan pencucian uang tersebut kembali berulah. Ini sebenarnya bukan pertama yang kali Gayus Tambunan tertangkap kamera berada di luar lapas (lembaga pemasyarakatan). Beberapa tahun lalu, Gayus tertangkap kamera wartawan sedang menikmati pertandingan tenis dunia di Bali.

Jakarta, antikorupsi.org (25/09/2015) – Rendahnya kesadaran partai politik dalam memberikan informasi kepada publik seperti laporan keuangan, struktur kepengurusan, dan kegiatan yang dilakukan seakan menjadi bumerang untuk parpol sendiri. Hal ini terbukti dengan diajukannya gugatan sengketa informasi di komisi informasi, dan tentu ini menyulitkan parpol itu sendiri. Meskipun demikian, tetap saja masih ada partai yang tidak ‘berani’ membuka laporan secara transparan kepada publik.

Jakarta, antikorupsi.org (23/09/2015) –Saat ini, para penegak hukum harus ijin terlebih dahulu kepada presiden jika mau memeriksa kasus pidana terhadap anggota MPR, DPR, dan DPD. Menanggapi persoalan ini, pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Asep Warlan mengatakan, seharusnya terhadap pejabat negara lebih mudah dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum dibandingkan masyarakat biasa. Karena seorang pejabat harus dapat menjaga kehormatan dan kewibawaannya.