MenkumHAM Harus Usut ‘Ijin’ Gayus Keluar Lapas

Jakarta, antikorupsi.org (22/09/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly untuk bertindak tegas dalam mengusut kasus ijin keluarnya Gayus Tambunan dari Lapas Sukamiskin.

Kriminalisasi BW Berlanjut ke Kejaksaan

Jakarta, antikorupsi.org (18/09/2015) - BareskrimMabes Polri akan menyerahkan perkara mantan komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Pelimpahan kasus ini akan menjadi babak baru pada proses kriminalisasi BW.

Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 14-18 September 2015

Tren Pemberantasan Korupsi Semester I 2015

Indonesia Corruption Watch merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada kasus korupsi berstatus penyidikan periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan). Catatan pentingnya, kinerja penegakan hukum masih dianggap belum maksimal.

Tunjangan Naik, DPR Nodai Hati Rakyat

Jakarta, antikorupsi.org (17/09/2015) – Permintaan kenaikan tunjangan DPR akhirnya dikabulkan oleh pemerintah melalui surat Menteri Keuangan (Menkeu) No S-520.02/2015. Cukup ironis, kenaikan tunjangan yang fantastis justru terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia semakin meninggi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar buat kita, di mana komitmen kerakyatan yang seharusnya dimiliki pemerintah dan DPR? Padahal semenjak dilantik, masyarakat tidak pernah merasakan kerja-kerja DPR sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-17

POKOK BERITA:

Mahkamah Konstitusi Bingung Baca Gugatan Kaligis”

http://koran.tempo.co/konten/2015/09/17/382929/Mahkamah-Konstitusi-Bingung-Baca-Gugatan-Kaligis - Tempo, Kamis, 17 September 2015

Pilih Capim KPK, DPR Harus Dengar Aspirasi Rakyat

Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, permasalahan yang sering muncul dalam pemilihan pimpinan KPK yang diseleksi oleh DPR adalah sering terjadinya deal politik, di Komisi III DPR. Dalam pemilihan pejabat publik, termasuk pimpinan KPK,  DPR acap kali menggunakan sistem paket kandidat yang nantinya menjadi bahan untuk melobi oleh satu fraksi ke fraksi lainnya.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-9-16

POKOK BERITA:

Tuduhan Rasuah dalam Selembar Kiswah

http://koran.tempo.co/konten/2015/09/16/382823/Tuduhan-Rasuah-dalam-Selembar-Kiswah - Tempo, Rabu, 16 September 2015

Haedar Nashir: Muhammadiyah Perkuat Gerakan Antikorupsi

Haedar Nashir telah terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah lewat Muktamar ke- 47 di Makassar Agustus 2015 lalu. Dikutip dari website Muhammadiyah, dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini ingin meneruskan apa yang sudah dirintis Din Syamsudin dengan meneruskan jihad kebangsaan dan jihad konstitusi. Maka misi Muhammadiyah lima tahun ke depan ialah menjadikan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang membawa pencerahan.

Kabareskrim Harus Evaluasi Kinerja Buwas

Jakarta, antikorupsi.org (16/09/2015) – Tim Advokasi Antikriminalisasi (TAKTIS) meminta Kabareskrim Mabes Polri Anang Iskandar untuk segera mengevaluasi kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Budi Waseso sewaktu menjadi Kabareskrim Mabes Polri. Tuntutan itu mengemuka dalam acara diskusi media bertajuk ‘QuoVadis Kriminalisasi Pasca Kabareskrim yang Baru’ di Kantor YLBHI, Selasa (15/09/2015).

KPU dan Bawaslu Harus Tinjau Ulang Pencalonan Jimmy Rimba Rogi

Jakarta, antikorupsi.org (15/09/2015) – Koalisi Kawal Pilkada mendatangi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (14/09/2015). Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, dan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR) ini meminta kedua lembaga penyelenggara pemilu tersebut mengoreksi penetapan Jimmy Rimba Rogi sebagai Calon Wali Kota Manado.

Subscribe to Subscribe to