Malang, antikorupsi.org – Jaringan antikorupsi Jawa Timur melakukan konsolidasi pada Jum’at-Minggu (20-22 Agustus 2015) guna merespon berbagai isu yang berkembang di regional Jawa Timur dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut mencuat beberapa momentum yang menjadi titik potensial yang mendorong munculnya indikasi korupsi.
Jakarta, antikorupsi.org – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak agar panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015 dapat memilih calon yang memiliki integritas, kompetensi, leadership dan management skill, serta memiliki visi dan misi yang jelas. Semua kriteria itu semestinya digali dari proses seleksi yang telah dilakukan dari awal hingga proses wawancara yang diadakan 24-26 Agustus 2015 di Seketariat Negara.
Proses seleksi Capim KPK sejak 4 Juli 2015 telah sampai di titik akhir. Pada 24 – 27 Agustus 2015, Pansel sudah menyelenggarakan seleksi wawancara terhadap 19 nama yang dinyatakan lolos seleksi profile assessment dan kini Pansel akan menyerahkan beberapa nama capim KPK yang dianggap layak kepada Presiden.
Jakarta, antikorupsi.org – Terdapat delapan alasan kenapa pemerintah tidak layak melonggarkan dan memberikan remisi kepada terpidana korupsi. Hal ini menjadi catatan Indonesia Corupption Watch (ICW) agar Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) dapat berfikir kembali dalam merubah PP 99/2012.
POKOK BERITA:
“Tiga Calon Dicecar Kekayaannya”
http://koran.tempo.co/konten/2015/08/27/381091/Tiga-Calon-Dicecar-Kekayaannya - Tempo, Kamis, 27 Agustus 2015
Jakarta, antikorupsi.org – 26 Agustus 2015 menjadi hari terakhir pendaftaran pemilihan komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) oleh panitia seleksi ORI. Minimnya informasi terkait pendaftaran ini menjadi penyebab keharusan pansel ORI untuk memperpanjang masa pendaftaran.
Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) mendesak agar pansel memperpanjang masa pendaftaran selama 15 hari ke depan. Di samping itu, pansel diharuskan aktif dalam menjemput bola dalam mencari calon yang potensial.
Jakarta, antikorupsi.org – Salah satu calon komisioner Komisi pemberantasan Korupsi, Surya Tjandra menjalani proses wawancara yang dilaksanakan oleh panitia seleksi calon pimpinan KPK 2015. Berlatar belakang sebagai aktivis buruh, menjadi komisioner KPK bukanlah sebuah peralihan melainkan kelanjutan dari gerakan buruh menjadi masyarakat sipil antikorupsi.
POKOK BERITA:
“Calon Pimpinan KPK Menjawab Tuduhan Pernah Memotong Anggaran Perkara”
http://print.kompas.com/baca/
POKOK BERITA:
“Independensi Calon Pimpinan KPK dari Kepolisian Dipertanyakan”
http://print.kompas.com/baca/2015/08/24/Independensi-Calon-Pimpinan-KPK-dari-Kepolisian-Di – Kompas, Senin, 24 Agustus 2015
Jakarta, antikorupsi.org - Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi yang bisa dilakukan oleh para pemegang tumpuk kekuasaan. Meski demikian, regulasi yang mengatur pemberian remisi malah semakin melonggar. Sekalipun korupsi menjadikan rakyat menjadi miskin turun-temurun, namun efek hukuman bagi para terpidana korupsi juga tidak semakin menjerakan.
