Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-10-29
POKOK BERITA:
“DPR Diminta Uji Capim KPK”
Media Indonesia, Kamis, 29 Oktober 2015
Pihak Istana Kepresidenan berharap DPR segera menggelar proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai wujud tindak lanjut dari surat yang dikirimkan Presiden Joko Widodo.
“Suryadharma Arahkan Penyewaan Perumahan Haji”
http://print.kompas.com/baca/
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengarahkan agar sejumlah perumahan atau majmuah disewa untuk keperluan jemaah haji di Madinah pada 2012. Bahkan, sejumlah anggota DPR disebutkan juga ikut berpartisipasi dalam pengadaan perumahan jemaah haji tahun itu.
“Banyak Kasus Korupsi `Terbengkalai`, BPK Diminta Audit Kinerja Polisi, Kejaksaan dan KPK”
http://nasional.harianterbit.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 1.223 kasus korupsi senilai Rp11 triliun yang belum jelas perkembangan penanganannya sepanjang 2010 sampai semester I 2015 di tiga institusi penegak hukum. ICW pun mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kinerja penegakan hukum tindak pidana korupsi di tiga lembaga yakni kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama periode 2010-2015.
“KPK Dalami Keterlibatan Ketum PKB Dalam Kasus Korupsi Di Kemnakertrans”
http://sp.beritasatu.com/home/
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) yang menjerat mantan Dirjen P2KT, Jamaluddin Malik. Saat dugaan korupsi ini terjadi, Muhaimin menjabat sebagai Menakertrans.
Informasi pada pukul 17:30 WIB
BAGIKAN
