70 Tahun Indonesia, Belum Bebas Korupsi

Usia bangsa ini sudah beranjak tua, mengusir penjajah dari tanah Indonesia adalah keberhasilan para pahlawan kemerdekaan. Kini makna merdeka bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan kolonialis asing. 70 tahun Indonesia merdeka, pahlawan reformasi belum berhasil melepaskan bangsa dari penyakit bangsa yaitu ketidakadilan, korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan serta integritas. Penyakit bangsa yang diidap oleh para elit pemegang kekuasaan.  

Sakti 2015, Dorong Lahirnya Jiwa Pemberontak pada Korupsi

Sentul, antikorupsi.org - Sekolah antikorupsi (Sakti) menjadi bentuk ikhtiar dalam pembentukan jiwa-jiwa aktivis antikorupsi kepada generasi muda bangsa. Hal ini untuk mendorong terwujudnya Indonesia bebas korupsi dan tidak hanya menjadi impian semata.

PEMBERIAN MAHAR DALAM PILKADA MARAK, BAWASLU HARUS BERGERAK CEPAT UNTUK MEMPROSES HUKUM

Rilis Pendanaan Partai dan PILKADA

Dalam setiap perhelatan pemilihan umum, salah satu problem terbesar yang seringkali dihadapi adalah berbagai macam praktek politik uang. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan Desember mendatang tidak luput dari persoalan yang sama.

Analisa Mingguan: Reshuffle Selera Partai
Presiden Joko Widodo akhirnya benar-benar melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri diganti dan digeser. Menteri Koordinator Bidang Politik (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto diganti Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil diganti Darmin Nasution, Sofyan Djalil menjadi Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel diganti Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto diganti Pramono Amung.
Weekly Analysis: Political Dowry: Buying Votes for Pilkada
At a reasonable level, money is required to drive democracy. However, money will damage and corrode the system when it becomes the only way to win in a political competition. A costly political system will also trigger rampant corruption. Democracy in Indonesia appear to be in danger of collapse as a consequence of the dominance of money in politics.
 
The upcoming simultaneous regional election (Pilkada) which is due to take place at the end of 2015 is still hampered by several factors, particularly the candidates' lack of preparation to run a campaign.
Analisa Mingguan: Mahar Politik, Membeli Suara Partai
Pada tingkat yang wajar, uang diperlukan untuk menggerakkan demokrasi. Namun uang akan menyebabkan kerusakan dan kebusukan pada sistem jika ia menjadi satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi politik. Sistem politik yang berbiaya mahal juga memicu maraknya praktek korupsi. Demokrasi Indonesia tampaknya tengah terancam hancur karena dominasi uang dalam politik.
 
Pilkada serentak yang semestinya berjalan pada tahun 2015 ini masih terganjal oleh beberapa hal, terutama ketidaksiapan pasangan calon untuk maju.
Integritas Calon Pimpinan KPK
"Devil is in the details". Kejahatan, termasuk korupsi, selalu dikaitkan dengan hal-hal detail dan teknis dalam melakukannya. Konsekuensinya, orang yang ingin mengungkap kejahatan korupsi perlu memiliki indera yang kuat dalam mendeteksi setiap elemen tersembunyi yang ada pada hal yang detail dan teknis itu.
 
Akan tetapi, korupsi bukan hanya melulu bergelut dengan detail dan teknis.
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 2015 Agustus 4-7

Senin, 3 Agustus 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan sudah adanya nama-nama yang menarik perhatian bahkan mencurigakan dari 48 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi tahap dua. Tetapi belum ada rincian data karena ICW pun masih melakukan tracking.

Kejaksaan Agung tak hanya menyidik dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan daerah bawahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi juga mendalami penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada anggaran 2012.

Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-8-6

“Penghentian Kasus Bansos Dirancang di Depan Petinggi NasDem”
http://koran.tempo.co/konten/2015/08/06/379355/Penghentian-Kasus-Bansos-Dirancang-di-Depan-Petinggi-NasDem – Tempo, Kamis, 6 Agustus 2015

Kasus penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menyerempet banyak pihak. Nama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, yang juga Ketua NasDem Sumatera Utara, disebut sejumlah saksi di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
 

Komisi Perwakilan Kejaksaan/Kepolisian
Hampir setiap pergantian komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, isu perihal komposisi komisioner KPK selalu menjadi perhatian.
 
Bahkan, sering kali ada anggapan yang tidak tepat dengan mengatasnamakan tafsir historis (sejarah pembentukan KPK). Atau malah menggunakan penalaran yuridis, yang seakan- akan menggariskan pentingnya KPK memiliki komisioner dari unsur kepolisian dan/atau kejaksaan, termasuk urgensi adanya mereka di jajaran komisioner KPK.
Subscribe to Subscribe to