POKOK BERITA:

“2 Kasus Korupsi di Karimun Ini Diserahkan ke PN Tipikor Tanjungpinang”

http://batamnews.co.id/berita-6559-2-kasus-korupsi-di-karimun-ini-diserahkan-ke-pn-tipikor-tanjungpinang.html – Batam News, Rabu, 9 September 2015

Jakarta, antikorupsi.org (09/09/2015) – Koalisi masyarakat sipil antikorupsi menilai isyarat pembentukan panitia khusus (pansus) di Komisi III dalam ‘membantu’ kerja kepolisian menyelesaikan kasus dugaan korupsi Pelindo II penuh muatan politis. Yang mendesak dilakukan adalah Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar harus memiliki target yang jelas untuk dapat menyelesaikan kasus ini sampai ke meja hijau. Sehingga tanpa pansus pun Bareskrim bisa menyelesaikan penyidikan kasus tersebut.

Jakarta, antikorupsi (8/9/2015)– Digantinya Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Bareskrim oleh Komjen Anang Iskandar menjadi harapan baru masyarakat sipil, khususnya dalam gerakan antikorupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan tujuh pekerjaan rumah (PR) besar sebagai prioritas tugas Kabareskrim baru. Tujuh pekerjaan rumah kabareskrim baru tersebut tertuang dalam siaran pers ICW yang dikirim ke media masa tanggal 8 September 2015.

POKOK BERITA:

“Kasus Payment Gateway Bukan Korupsi”

http://sp.beritasatu.com/nasional/kasus-payment-gateway-bukan-korupsi/95687

Berita Satu, Selasa, 8 September 2015

Jakarta, antikorupsi.org – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan diskusi terbatas bersama empat perwakilan ArmenianYoungLawyers, Senin (7/9/2015) di Kantor KPK. Turut serta hadir Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tranparency International Indonesia (TII) sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang konsen pada isu gerakan antikorupsi di Indonesia.

POKOK BERITA:

“Anang Dipilih sebagai Jalan Tengah”

http://koran.tempo.co/konten/2015/09/05/381900/Anang-Dipilih-sebagai-Jalan-Tengah

Tempo, Sabtu, 5 September 2015

Jakarta, antikorupsi.org – Kepala Bareskrim Mabes Polri Anang Iskandar diminta melakukan gelar perkara terhadap kasus yang melibatkan para penggiat antikorupsi. Jika tidak memenuhi syarat hukum maka polisi harus fair untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pernyataan Pers Indonesia Corruption Watch

- Penggantian Buwas sudah tepat untuk mengembalikan citra Polri dan Pemerintah

dan Kabareskrim baru harus tetap fokus dalam upaya pemberantasan korupsi -

Jakarta, antikorupsi.org – Selama Komjen Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri, tidak banyak upaya penegakan hukum yang tertangani dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada prestasi yang diperbuat Budi dalam menyelesaikan kasus, khususnya pidana korupsi selama menjadi kabareskrim.

IN-DEPTH ANALYSIS

Capim KPK “Pilihan ala Pansel”