Pejabat Daerah dan PNS Paling Korup

Jakarta, antikorupsi.org - Pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintahan daerah (pemda) menduduki peringkat pertama pelaku korupsi yang diputus oleh pengadilan tipikor, yaitu sebanyak 104 orang terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa pejabat di lingkungan kabupaten/kota ataupun provinsi merupakan pelaku terbanyak tindakan korupsi.

Tren Vonis Kasus Korupsi 2015 Semester I

Hingga kini upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Tiada tahun dilewati tanpa terbongkarnya kasus korupsi. Meski demikian cita-cita Indonesia merdeka dari korupsi masih jauh dari harapan. Karenanya banyak langkah diambil guna menekan dan mengurangi angka korupsi baik upaya pencegahan maupun penindakan. Keduanya memainkan peran yang sangat vital dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya penindakan misalnya, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi upaya penindakan atau penegakan hukum mesti menimbulkan efek jera kepada siapa saja yang ditindak.

Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-8-18

POKOK BERITA:

Mimpi Anak Indonesia Warnai Upacara di Istana

http://koran.tempo.co/konten/2015/08/18/380281/Mimpi-Anak-Indonesia-Warnai-Upacara-di-Istana –Tempo, Selasa, 18 Agustus 2015

Vonis Korupsi Semakin Rendah

Jakarta, antikorupsi.org - Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan tren vonis semester I tahun 2015. Dalam temuan tersebut terdapat 193 perkara dengan jumlah terdakwa 230 orang, dengan rata-rata putusan pidana penjara yaitu 2 tahun 1 bulan. Sedangkan dalam pemantauan di pengadilan tipikor tingkat pertama paling banyak mengadili terdakwa 175 terdakwa, pengadilan tinggi kepada 37 terdakwa, dan Mahkamah Agung (MA) mengadili 18 orang terdakwa.

70 Tahun Indonesia, Belum Bebas Korupsi

Usia bangsa ini sudah beranjak tua, mengusir penjajah dari tanah Indonesia adalah keberhasilan para pahlawan kemerdekaan. Kini makna merdeka bukan hanya sekedar lepas dari penjajahan kolonialis asing. 70 tahun Indonesia merdeka, pahlawan reformasi belum berhasil melepaskan bangsa dari penyakit bangsa yaitu ketidakadilan, korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan serta integritas. Penyakit bangsa yang diidap oleh para elit pemegang kekuasaan.  

Sakti 2015, Dorong Lahirnya Jiwa Pemberontak pada Korupsi

Sentul, antikorupsi.org - Sekolah antikorupsi (Sakti) menjadi bentuk ikhtiar dalam pembentukan jiwa-jiwa aktivis antikorupsi kepada generasi muda bangsa. Hal ini untuk mendorong terwujudnya Indonesia bebas korupsi dan tidak hanya menjadi impian semata.

PEMBERIAN MAHAR DALAM PILKADA MARAK, BAWASLU HARUS BERGERAK CEPAT UNTUK MEMPROSES HUKUM

Rilis Pendanaan Partai dan PILKADA

Dalam setiap perhelatan pemilihan umum, salah satu problem terbesar yang seringkali dihadapi adalah berbagai macam praktek politik uang. Pilkada serentak yang akan diselenggarakan Desember mendatang tidak luput dari persoalan yang sama.

Analisa Mingguan: Reshuffle Selera Partai
Presiden Joko Widodo akhirnya benar-benar melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri diganti dan digeser. Menteri Koordinator Bidang Politik (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto diganti Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil diganti Darmin Nasution, Sofyan Djalil menjadi Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel diganti Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto diganti Pramono Amung.
Weekly Analysis: Political Dowry: Buying Votes for Pilkada
At a reasonable level, money is required to drive democracy. However, money will damage and corrode the system when it becomes the only way to win in a political competition. A costly political system will also trigger rampant corruption. Democracy in Indonesia appear to be in danger of collapse as a consequence of the dominance of money in politics.
 
The upcoming simultaneous regional election (Pilkada) which is due to take place at the end of 2015 is still hampered by several factors, particularly the candidates' lack of preparation to run a campaign.
Analisa Mingguan: Mahar Politik, Membeli Suara Partai
Pada tingkat yang wajar, uang diperlukan untuk menggerakkan demokrasi. Namun uang akan menyebabkan kerusakan dan kebusukan pada sistem jika ia menjadi satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi politik. Sistem politik yang berbiaya mahal juga memicu maraknya praktek korupsi. Demokrasi Indonesia tampaknya tengah terancam hancur karena dominasi uang dalam politik.
 
Pilkada serentak yang semestinya berjalan pada tahun 2015 ini masih terganjal oleh beberapa hal, terutama ketidaksiapan pasangan calon untuk maju.
Subscribe to Subscribe to