Analisa Mingguan: Reshuffle Selera Partai
Presiden Joko Widodo akhirnya benar-benar melakukan reshuffle kabinet. Sejumlah menteri atau pejabat setingkat menteri diganti dan digeser. Menteri Koordinator Bidang Politik (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijanto diganti Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil diganti Darmin Nasution, Sofyan Djalil menjadi Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel diganti Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto diganti Pramono Amung.
Weekly Analysis: Political Dowry: Buying Votes for Pilkada
At a reasonable level, money is required to drive democracy. However, money will damage and corrode the system when it becomes the only way to win in a political competition. A costly political system will also trigger rampant corruption. Democracy in Indonesia appear to be in danger of collapse as a consequence of the dominance of money in politics.
 
The upcoming simultaneous regional election (Pilkada) which is due to take place at the end of 2015 is still hampered by several factors, particularly the candidates' lack of preparation to run a campaign.
Analisa Mingguan: Mahar Politik, Membeli Suara Partai
Pada tingkat yang wajar, uang diperlukan untuk menggerakkan demokrasi. Namun uang akan menyebabkan kerusakan dan kebusukan pada sistem jika ia menjadi satu-satunya cara untuk memenangkan kompetisi politik. Sistem politik yang berbiaya mahal juga memicu maraknya praktek korupsi. Demokrasi Indonesia tampaknya tengah terancam hancur karena dominasi uang dalam politik.
 
Pilkada serentak yang semestinya berjalan pada tahun 2015 ini masih terganjal oleh beberapa hal, terutama ketidaksiapan pasangan calon untuk maju.
Integritas Calon Pimpinan KPK
"Devil is in the details". Kejahatan, termasuk korupsi, selalu dikaitkan dengan hal-hal detail dan teknis dalam melakukannya. Konsekuensinya, orang yang ingin mengungkap kejahatan korupsi perlu memiliki indera yang kuat dalam mendeteksi setiap elemen tersembunyi yang ada pada hal yang detail dan teknis itu.
 
Akan tetapi, korupsi bukan hanya melulu bergelut dengan detail dan teknis.
Bulletin Mingguan Anti-Korupsi: 2015 Agustus 4-7

Senin, 3 Agustus 2015

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan sudah adanya nama-nama yang menarik perhatian bahkan mencurigakan dari 48 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos seleksi tahap dua. Tetapi belum ada rincian data karena ICW pun masih melakukan tracking.

Kejaksaan Agung tak hanya menyidik dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dan bantuan daerah bawahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, tapi juga mendalami penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada anggaran 2012.

Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-8-6

“Penghentian Kasus Bansos Dirancang di Depan Petinggi NasDem”
http://koran.tempo.co/konten/2015/08/06/379355/Penghentian-Kasus-Bansos-Dirancang-di-Depan-Petinggi-NasDem – Tempo, Kamis, 6 Agustus 2015

Kasus penyuapan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan menyerempet banyak pihak. Nama Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, yang juga Ketua NasDem Sumatera Utara, disebut sejumlah saksi di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
 

Komisi Perwakilan Kejaksaan/Kepolisian
Hampir setiap pergantian komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, isu perihal komposisi komisioner KPK selalu menjadi perhatian.
 
Bahkan, sering kali ada anggapan yang tidak tepat dengan mengatasnamakan tafsir historis (sejarah pembentukan KPK). Atau malah menggunakan penalaran yuridis, yang seakan- akan menggariskan pentingnya KPK memiliki komisioner dari unsur kepolisian dan/atau kejaksaan, termasuk urgensi adanya mereka di jajaran komisioner KPK.
Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-8-5

“Kader PKS Bongkar Kasus Gatot”
http://koran.tempo.co/konten/2015/08/05/379271/Kader-PKS-Bongkar-Kasus-Gatot - Tempo, Rabu, 5 Agustus 2015

Tak hanya dibelit kasus penyuapan di Komisi Pemberantasan Korupsi dan dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejaksaan Agung, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga disangka menyalahgunakan kewenangannya oleh Kementerian Dalam Negeri. Februari lalu, Kementerian menyurati Gatot menyampaikan hasil pemeriksaan khusus mengenai hal itu.

Rakyat dalam Gerakan Anti Korupsi
Keberhasilan Gerakan Anti Korupsi tidak hanya diukur dari berapa banyak koruptor dipenjara dan berapa besar uang negara bisa diselamatkan. Akan tetapi, kesuksesannya juga diukur dari dampak gerakan ini terhadap pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
 
Oleh karena itu, jika ekonomi hanya dikuasai segelintir orang dan masih banyak rakyat miskin, gerakan ini belum berhasil mencapai tujuannya. Inilah sesungguhnya esensi dan tujuan akhir Gerakan Anti Korupsi (GAK).
 
Perluasan indikator keberhasilan bukan berarti menambah pekerjaan GAK.
Buletin Anti-Korupsi: Update 2015-8-4

POKOK BERITA:

“ICW: Tantangan Pemberantasan Korupsi Makin Kompleks”
http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/04/418061/icw-tantangan-pemberantasan-korupsi-makin-kompleks – Metro TV , Selasa, 4 Agustus 2015

Subscribe to Subscribe to