(Jakarta-antikorupsi.org) Presiden harus segera mengirim surat penolakan ke DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masuk di prolegnas 2016. Hal ini penting guna menyatakan pembatalan pembahasan regulasi bagi lembga antirasuah tersebut.
POKOK BERITA:
Kompas, Rabu, 24 Juni 2015
(Jakarta, antikorupsi.org) Koalisi Tolak Dana Aspirasi menyampaikan dukungan 'Tolak Dana Aspirasi' dari 13 ribu masyarakat yang merupakan hasil penggalangan suara dalam bentuk petisi online kepada Partai Nasdem. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi terbuka di ruang Fraksi Partai Nasdem Lantai 22 Gedung DPR Senayan (23/6/2015). Selain itu, koalisi juga meminta kepada Partai Nasdem di parlemen agar terus konsisten dan tidak goyah dalam menolak dana aspirasi pada rapat paripurna yang akan datang.
POKOK BERITA:
Media Indonesia, Selasa, 23 Juni 2015
Siaran Pers
Terbitnya Surat Edaran (SE) KPU No. 302/KPU/VI/2015 berpeluang besar memandulkan pembatasan praktik dinasti politik dalam penyelenggaraan pilkada. Beberapa poin krusial yang termuat di dalam SE KPU adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota tidak termasuk dalam pengertian pertahana jika:
a) masa jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran;
b) mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftran; atau
Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tertanggal 12 Juni 2015 yang menjelaskan definisi kepala daerah berstatus petahana dinilai Koalisi Kawal Pilkada dapat menimbulkan terciptanya dinasti politik.
“Setiap orang berfirkir bahwa korupsi di negara lain lebih baik dibandingkan di negaranya. Padahal banyak kesamaan. Saat ini KPK membutuhkan dukungan dari masyarakat dan LSM,” Dr. Bert Spector Senior Technical Advisorwith Management Systems International (MSI) in Washington, DC.
(Jakarta-antikorupsi.org) Indonesia Corruption Watch mendapatkan kesempatan langsung mewawancarai Juru Bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Betti Alisjahbana tentang visi misinya dalam mencari sosok pimpinan KPK ke depan. Betti merupakan perempuan pertama se-Asia Pasifik yang menduduki jabatan Presiden Direktur IBM pada 2000, setelah 24 tahun bekerja di IBM perempuan lulusan Arsitektur ITB ini membangun perusahaan sendiri bernama PT. Quantum Business Internasional pada tahun 2008.
POKOK BERITA:
“Presiden Cabut Revisi UU KPK”
Media Indonesia, Senin, 22 Juni 2015
Presiden Joko Widodo secara tegas menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sebagaimana usulan DPR. Bahkan, pemerintah akan mencabut revisi UU antirasywah itu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015.
PELEMAHAN KPK LEWAT PROSES LEGISLASI BELUM SELESAI
Setelah menimbulkan polemik dan penolakan banyak pihak, Presiden Joko Widodo pada Jumat 19 Juni 2015 akhirnya menyatakan membatalkan rencana pemerintah membahas Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (Revisi UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional 2015. Langkah Jokowi ini sudah tepat dan patut diberikan apresiasi karena Jokowi mendengar aspirasi publik dan secara subtansi Revisi UU KPK dinilai sebagai salah satu bagian dari skema besar upaya pelemahan KPK.
