23
Sep
POKOK BERITA:
“Jangan Terlena Kasus Gayus, Menkumham Diminta Bongkar Korupsi di Lapas”
http://news.metrotvnews.com/
23
Sep
Jakarta, antikorupsi.org (22/09/2015) – Pemerintah –atau Pertamina—akhirnya memenuhi tuntutan ICW agar menurunkan harga gas elpiji. Mengutip tribunenews.com, (17/09/2015) pemerintah akhirnya menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg. Sudah sejak lama ICW berkali-kali menyodorkan hasil kajiannya ke pemerintah, serta meminta pemerintah menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg.
22
Sep
Sebuah forum Focus Group Discussion (FGD) cukup menarik digelar di Komisi Informasi Pusat (KIP). ICW berkeyakinan bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 merupakan salah satu instrumen dalam upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu ICW berkesempatan hadir dalam acara tersebut. Berikut beberapa catatan penting yang mengemuka dalam forum itu.
Acara yang bertajuk Review Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) itu digelar Selasa siang 22 September 2015.
22
Sep
Jakarta, antikorupsi.org (22/09/2015) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly untuk bertindak tegas dalam mengusut kasus ijin keluarnya Gayus Tambunan dari Lapas Sukamiskin.
20
Sep
Jakarta, antikorupsi.org (18/09/2015) - BareskrimMabes Polri akan menyerahkan perkara mantan komisioner pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) hari ini. Pelimpahan kasus ini akan menjadi babak baru pada proses kriminalisasi BW.
18
Sep
Tren Pemberantasan Korupsi Semester I 2015
Indonesia Corruption Watch merilis hasil pemantauan terhadap kasus korupsi di seluruh Indonesia. Pemantauan dilakukan pada kasus korupsi berstatus penyidikan periode Januari sampai Juni tahun 2015 (6 bulan). Catatan pentingnya, kinerja penegakan hukum masih dianggap belum maksimal.
17
Sep
Jakarta, antikorupsi.org (17/09/2015) – Permintaan kenaikan tunjangan DPR akhirnya dikabulkan oleh pemerintah melalui surat Menteri Keuangan (Menkeu) No S-520.02/2015. Cukup ironis, kenaikan tunjangan yang fantastis justru terjadi di saat angka kemiskinan di Indonesia semakin meninggi. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan besar buat kita, di mana komitmen kerakyatan yang seharusnya dimiliki pemerintah dan DPR? Padahal semenjak dilantik, masyarakat tidak pernah merasakan kerja-kerja DPR sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat.
17
Sep
POKOK BERITA:
“Mahkamah Konstitusi Bingung Baca Gugatan Kaligis”
http://koran.tempo.co/konten/
16
Sep
Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua mengatakan, permasalahan yang sering muncul dalam pemilihan pimpinan KPK yang diseleksi oleh DPR adalah sering terjadinya deal politik, di Komisi III DPR. Dalam pemilihan pejabat publik, termasuk pimpinan KPK, DPR acap kali menggunakan sistem paket kandidat yang nantinya menjadi bahan untuk melobi oleh satu fraksi ke fraksi lainnya.
16
Sep
POKOK BERITA:
“Tuduhan Rasuah dalam Selembar Kiswah”
http://koran.tempo.co/konten/