Suharno, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan yang ditusuk orang tak dikenal yang diduga terkait dengan kasus korupsi yang dilaporkannya, akan mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Tim LPSK besok (hari ini) akan tiba di Madiun untuk menemui korban dan aparat berwajib," kata juru bicara LPSK, Maharani Siti Sophia, saat dihubungi Tempo kemarin.
Empat orang bekas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun kemarin divonis seragam, yaitu satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Keempatnya adalah Djoko Santoso, Sonny Sunarso, Hidang Djadi, dan Haryo Indro Wibisono. Mereka adalah bagian dari 16 anggota Dewan yang didakwa terlibat korupsi dalam kasus dana operasional Dewan pada 2002-2004 senilai Rp 5,3 miliar.
Indonesia Corruption Watch (ICW), lembaga pegiat antikorupsi, mendesak Kejaksaan Agung mengusut kasus di lingkup internalnya. Salah satunya, menurut Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho, pengadaan 100 unit mobil tahanan Kejaksaan Agung. Lembaga pegiat antikorupsi ini menduga terjadi penggelembungan harga hingga Rp 1,3 miliar. "Laporan Badan Pemeriksa Keuangan tentang hasil pemeriksaan keuangan Kejaksaan Agung pada 2009 tertanggal 10 Mei 2010 menunjukkan adanya sejumlah indikasi korupsi di lingkungan kejaksaan," kata Emerson di Jakarta kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan jaksa penuntut khusus kasus korupsi yang ditangani di setiap daerah. Hal itu dilakukan untuk memperkuat keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang resmi dibentuk pada Mei lalu. "Dua jaksa ditempatkan di setiap daerah, termasuk Makassar. Mereka akan dibantu panitera," kata Mochammad Jasin, Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan dan Pencegahan, kemarin.
Empat pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terpilih sebagai mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah tindak pidana korupsi. Terpilihnya daerah itu diumumkan dalam acara peluncuran proyek Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) di Hotel Imperial Aryaduta kemarin.
Koordinator Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sulawesi Selatan Imam Achmad Nugraha mengungkapkan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pajongan Daeng Ngalle, Takalar, diduga bersekongkol dengan salah seorang menjadi aktor intelektual dalam pencairan dana Rp 525 juta. "Oknum dari rumah sakit dengan inisial B dan C mencairkan dana untuk biaya pengangkutan kepada aktor intelektual yang mengurusi pemuatan 53 unit obgyn bed," kata Imam di kantornya kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai di daerah-daerah banyak sekali terjadi penyimpangan anggaran, khususnya dana bantuan sosial. Untuk itu, komisi antikorupsi ini melirik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan empat pemerintah kabupaten/kota untuk bermitra dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Belum tuntas kasus suap wisma atlet SEA Games, Mindo Rosalina Manulang kembali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemarin Rosalina diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008.
Kasus pembangkit listrik ini juga menyeret Neneng Sri Wahyuni, istri Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Partai Demokrat yang disebut-sebut tersangkut kasus suap wisma atlet. Neneng mestinya diperiksa oleh KPK pada Jumat (10 Juni) lalu, tapi ia mangkir.
Komisi Pemberantasan Korupsi belum berencana memanggil tujuh politikus yang disebut-sebut menerima suap pengadaan alat kesehatan. "Belum ada rencana dan belum diperlukan," ujar juru bicara KPK, Johan Budi S.P., melalui pesan singkat kemarin.
Politikus Partai Demokrat, Muhammad Nasir, masih menjadi Komisaris PT Mahkota Negara saat perusahaan itu menang tender proyek dua departemen yang kemudian bermasalah. Perusahaan itu menjadi rekanan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Departemen Pendidikan Nasional pada 2007-2008.
