PENDAFTARAN calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi ditutup kemarin.Sebanyak 215 orang akan bersaing untuk memperebutkan empat kursi pimpinan KPK periode 2012- 2016. Dari total 215 orang yang telah mendaftar, terdapat sejumlah nama yang tidak asing lagi di kalangan media.

Mereka adalah Ketua PPATK Yunus Husein, Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, Deputi Penindakan Ade Rahardjadan, dan praktisi hukum Bambang Widjojanto. Selain itu, ada juga Jubir KPK Johan Budi SP, Anggota DPD I Wayan Sukerta.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya dugaan dana pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan, yang mengalir kepada lima anggota DPR.

Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan,dari penelusuran PPATK,ditemukan bahwa lima anggota DPR turut menikmati aliran dana tersebut. Namun, PPATK masih harus melakukan verifikasi apakah aliran dana itu termasuk suap atau bukan. “Kita lihat dulu apakah aliran dana itu termasuk uang haram atau tidak, karena sebagian anggota DPR itu menggunakan kartu kredit.

Kurang optimalnya penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian salah satunya disebabkan alokasi anggaran yang kurang memadai. Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan,estimasi anggaran yang dimiliki Polri saat ini hanya bisa mengakomodasi sekitar 16,74% dari total kasus yang ditangani.

Timur menjelaskan, anggaran Polri pada pagu indikatif 2012 sebesar Rp29 triliun. Namun, dari jumlah itu alokasi anggaran untuk penanganan kasus atau penegakan hukum hanya sebesar Rp685 miliar.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin memeriksa Ketua Pengadilan Negeri (PN) Makassar Andi Makkasau sebagai saksi kasus dugaan penyuapan mantan hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) Syarifuddin Umar.

Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, Makkasau diperiksa dalam kasus dugaan penyuapan perkara pemailitan PT Sky Camping Indonesia. “Saudara Makkasau diperiksa sebagai saksi dalam kasus PT Sky Camping Indonesia,tetapi saya belum tahu pasti isi materi pemeriksaan karena belum memperoleh konfirmasi,” ungkap Johan Budi di Kantor KPK, Jakarta,kemarin.

Komisi Yudisial (KY) menyambut positif langkah Mahkamah Agung (MA) yang akan menerapkan sistem kamar pada September 2011. Namun, MA diharapkan menerapkan sistem kamar dengan melihat jumlah perkara.

”Pembagian kamar harus sesuai kebutuhan, salah satunya jumlah perkara yang masuk,” tegas Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Jika jumlah perkara tidak diperhatikan dalam pembentukan kamar, akan terjadi ketimpangan, sebab ada kamar yang jumlah perkaranya menumpuk dan ada kamar yang perkaranya sedikit.

Untuk kedua kalinya Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nazaruddin yang kabur ke Singapura kembali berkelit bahwa dia akan memenuhi panggilan KPK jika kesehatannya sudah pulih.Ke mana arah kasus ini dan apa dampaknya bagi PD?

Tak mudah bagi partai dan sejumlah petingginya untuk melepaskan diri dari penyanderaan oleh Nazaruddin, bahkan ini ujian terberat

Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)

Selama masa PSB (Penerimaan Siswa Baru) tahun ajaran 2010/2011 ICW, APPI dan masyarakat sipil lain telah menerima pengaduan dan pantauan kasus sebanyak 46 kasus. Dari 46 kasus tersebut kasus terbanyak adalah pungutan liar. Sekolah dengan berbagai alasan telah menggunakan momen PSB untuk menarik pungutan dari berbagai siswa. Pungutan tersebut antara lain untuk uang pendaftaran, uang bangunan, seragam, buku pelajaran dan lain sebagainya.

Bersama jaringan kelompok masyarakat sipil yang bergerak di bidang pendidikan di 12 provinsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka posko pengaduan proses penerimaan siswa baru (PSB). Posko ini merupakan sumber informasi dan pengaduan bagi orang tua siswa, sekaligus menyediakan bantuan advokasi kepada orang tua siswa yang menghadapi kesulitan memasukkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.

Mahkamah Konstitusi memutuskan masa jabatan pimpinan pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas adalah empat tahun. Putusan ini ditegaskan dalam sidang pleno pembacaan putusan atas pengujian UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Senin (20/6/2011).