Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya mengusut peran Muhammad Nazaruddin dalam sejumlah perusahaan yang memenangi proyek pemerintah secara mencurigakan. Termasuk yang ditelisik adalah jejak Nazar dalam proyek wisma atlet SEA Games Palembang di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta proyek sarana pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional.
Bisnis M. Nazaruddin dan M. Nasir ditengarai berkembang pesat sejak keduanya bergabung dengan Partai Demokrat. Misalnya PT Anugrah Nusantara, salah satu perusahaan mereka. Dari akta yang diperoleh Tempo, modal awal perusahaan yang berdiri pada 1999 di Pekanbaru, Riau, itu Rp 2 miliar. Jumlah itu bertambah menjadi Rp 100 miliar pada 2006 dan meroket menjadi setengah triliun rupiah pada 2009.
Menarik mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akhir-akhir ini. Yang terbaru adalah vonis terhadap politikus yang terlibat kasus suap cek pelawat. Sekilas kasus yang melibatkan elite politikus parlemen tersebut telah bisa dibuktikan secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun ada hal yang terasa janggal dan patut dikritik. Vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim rasanya sangat ringan: hanya 1 atau 2 tahun penjara dan denda sekitar Rp 100 juta. Padahal mereka telah terbukti terlibat dalam praktek korupsi, yang menjadi musuh utama bangsa ini.
ICW Peroleh UII Award
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai negara sangat lemah menghadapi korupsi yang merajalela di Indonesia. Yang masih bisa diharapkan adalah masyarakat, khususnya pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Banyak kasus korupsi macet kalau tidak digebrak pers. Bisa-bisa lemah, sayup-sayup hilang kalau dipercayakan penanganannya kepada lembaga yang dipercaya untuk (mengusut kasus korupsi) itu," kritik Mahfud MD di Jakarta, Senin (27/6).
POTRET buram kemiskinan di negeri ini selalu menjadi noktah hitam dalam sketsa pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah. Beberapa tahun lalu, kita terhenyak melihat seorang bapak membawa jenazah anaknya di gerobak karena tidak memiliki biaya untuk prosesi pemakaman secara layak.
Pemandangan bayi kurus kering tergolek lemah di pangkuan ibunya akibat kekurangan gizi pernah pula menjadi berita utama di media nasional. Beberapa hari terakhir ini, kita menyaksikan potret lain kemiskinan dalam diri seorang TKW yang mengadu nasib di Arab Saudi dan mengalami nasib tragis.
Dukungan agar Busyro Muqoddas kembali memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin luas. Berbagai elemen masyarakat hingga partai politik memberikan dukungan kepada mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu untuk tetap memimpin KPK.
Salah satu dukungan diberikan oleh Forum Rektor Indonesia. Forum Rektor menilai Busyro masih layak menjabat pucuk pimpinan KPK. ”Kami mendukung Pak Busyro sebagai ketua KPK lagi,” kata anggota Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid di Jakarta kemarin.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima penghargaan Universitas Islam Indonesia (UII Award) tahun 2011. ICW dinilai sebagai lembaga yang konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.
Capai 25% dari APBD, Boyolali Tertinggi
Belanja APBD untuk pos bantuan sosial (bansos) cenderung meningkat di daerah-daerah menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tren itu dilakukan oleh para incumbent (pejabat lama yang kembali mencalonkan diri).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, lembaganya bisa mengusut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya dugaan dana pembangunan Wisma Atlet SEA Games yang mengalir kepada lima anggota DPR.
Pelaksana proyek betonisasi jalan Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang tahun 2008, Dodi Bayu Purnama, diganjar hukuman empat tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, akhir pekan lalu.
