Pasca-penetapan Nazaruddin sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Presiden telah meminta Kepala Kepolisian RI (Kapolri) untuk melakukan penangkapan.
Berbagai ikhtiar pun dilakukan sementara Nazaruddin menunjukkan resistensinya dengan menguak berbagai tuduhan KPK dan rekan di Partai Demokrat.
Setahun Lebih Jadi Buron
Terpidana kasus korupsi buku ajar tahun 2004, mantan Bupati Semarang Bambang Guritno (BG) hingga kini masih sulit terlacak dan berstatus buron selama lebih dari setahun terakhir. Sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 21 April 2010, BG seharusnya menjalani hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan hukuman pengganti satu bulan kurungan atas kasus yang merugikan negara Rp 5,8 miliar tersebut.
Terpidana kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 dan kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari (SAL) Pekan Baru Riau, Komjen Susno Duadji menyatakan menyerahkan proses banding kepada kuasa hukumnya.
Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menuntaskan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang tak kunjung selesai lebih dari tiga tahun.
Hal itu dikatakan juru bicara Yusril, Jurhum Lantong menyikapi hasil pertemuannya dengan Sekretaris Kabinet Dipo Alam di Kompleks Istana Negara kemarin. “Kasus Sisminbakum bukan lagi masalah hukum, tetapi telah menjadi masalah politik yang ikut membuat polemik politik di negara ini,” kata Jurhum di Jakarta, Jumat.
Majelis Hakim menolak eksepsi Cyrus Sinaga dalam sidang putusan sela dalam kasus dugaan penghilangan pasal korupsi dalam dakwaan mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Hakim Albertina Ho yang memimpin persidangan di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU) melanjutkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa.
Presiden SBY telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) terkait masa jabatan Busyro Muqoddas. Melalui Keppres itu masa jabatan Busyro adalah empat tahun.
"Presiden SBY telah menandatangani Keppres Nomor 33/P Tahun 2011, yang menyatakan masa jabatan Busyro Muqoddas selaku Komisioner KPK adalah 4 tahun, mulai 2010 - 2014," kata Staf Khusus Presiden SBY bidang Hukum HAM dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana saat dikonfirmasi, Kamis (30/6).
IBARAT ikan yang selalu membutuhkan air untuk menjadi media hidupnya, polisi pun memerlukan masyarakat untuk media pengabdiannya. Dalam tatanan universal, polisi dibutuhkan oleh setiap negara. Sebagaimana diteorikan oleh Aristoteles, masyarakat membutuhkan lembaga yang berperan untuk mewujudkan ketertiban. Apapun kondisinya, kehadiran fungsi polisi di masyarakat menjadi penghambat bagi orang yang berniat jahat. Dalam arti luas, niat jahat seseorang yang sudah diaplika-sikan dalam perbuatan selalu akan dihadapkan pada fungsi kepolisian untuk mengembalikan pada harmonisasi.
Sejumlah guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Kamis (30/7/2011), menyambangi Komisi X DPR RI di Kompleks Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Para guru ini meminta DPR mendesak pemerintah menghentikan diskriminasi terhadap organisasi guru. Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan, selama ini organisasi guru yang ada telah menjadi obyek politisasi penguasa.
Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menerima rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait mekanisme penyaluran Dana Operasional Sekolah (BOS). Kemendiknas masih terus mengevaluasi berdasarkan kajian tim internal dan rekomendasi dari pihal luar.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan tim gabungan terus memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan terpidana kasus mafia pajak, Gayus H. Tambunan.
"Tim gabungan sedang memeriksa tiga batch. Batch I dan II terdiri atas 20 dokumen, dan batch III ada 67 dokumen," kata Sonny di kantor Kementerian Keuangan, Selasa lalu.
Dari 40 dokumen di dalam batch I dan II terdapat 16 dokumen yang berpotensi merugikan negara. Sebanyak 12 dokumen pertama menghasilkan 18 putusan pengadilan, dan 4 dokumen lainnya menghasilkan 6 putusan.
