Korupsi Mesin Jahit dan Sapi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan politikus Partai Demokrat, Amrun Daulay, tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor di Departemen Sosial (Depsos).

Anggota Komisi II DPR itu ditahan di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Timur.
"Untuk kepentingan penyidikan, kami melakukan penahanan kepada tersangka AD selama 20 hari ke depan," kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi kepada pers, Selasa (5/7).

RILIS Save Our Soccer (SOS), Aliansi Supporter Seluruh Indonesia (ASI), Comunitas Netral Media Sepakbola (Cornel)

Selasa, 5 JULI 2011
Kongres PSSI sebentar lagi di laksanakan. point penting dalam kegiatan tersebut adalah pemilihan ketua umum PSSI. namun sayangnya belum ada figur yang reformis yang muncul dalam pertarungan memperebutkan kursi PSSI. yang ada hanyalah orang-orang lama dari rezim satus quo yang berubah bentuk. namun kelompok ini masih berbahaya karena terkonsolidasi dengan sangat rapi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kelambanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus terkait industri ekstraktif. Dalam kasus kisruh divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), KPK terlihat belum banyak bergerak.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menegaskan, pihaknya akan segera mengevaluasi komponen biaya haji 1431 H sebelum ditetapkan oleh Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI. KPK menilai biaya yang diusulkan Kemenag masih terlalu tinggi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Andi Witman Hamsah, yang kemarin diagendakan untuk diperiksa sebagai tersangka, mangkir dari panggilan polisi. Sedianya, ia akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus raibnya dana penyisihan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp 271 juta untuk 52 kepala desa pada 2009. "Dia itu memang tidak datang," kata juru bicara Kepolisian Resor Wajo, Ajun Komisaris Andi Makmur, saat ditemui di kantornya kemarin.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah anggapan bahwa korupsi tengah merajalela. Dia mengatakan penegak hukum, pers, dan lembaga swadaya masyarakat terus memantau adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pejabat baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif di pusat dan daerah.

Uang Rp 200 juta dari Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda diduga atas permintaan hakim Imas Dianasari. Menurut Syafruddin Lubis, pengacara Odi, kliennya memberikan uang itu setelah hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tersebut menyatakan bahwa rekannya di Mahkamah Agung sudah meminta uang. "Pada siang hari Odi mengambil duit itu dari bank dan diserahkan ke Imas pada malam harinya," ujar Syafruddin di Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin.

Ketua Komisi Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat, Mahyudin N.S., membenarkan jika disebut pernah menemui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng di kantornya. "Tapi saya lupa tepatnya kapan," kata Mahyudin di gedung DPR kemarin.

Pada pertemuan itu, dia mengaku datang bersama dua koleganya di DPR, Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin. Namun, menurut Mahyudin, pertemuan di ruang rapat Andi itu tidak membahas anggaran proyek wisma atlet SEA Games seperti dituduhkan Nazaruddin. "Hanya silaturahmi. Makan siang. Kebetulan Pak Andi juga menteri dari Demokrat," ujar dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan tebang pilih, termasuk dalam kasus yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat. "Tidak ada kader Partai Demokrat yang kebal dari kasus hukum," kata Yudhoyono dalam wawancara khusus di sebuah stasiun radio di Jakarta kemarin.

Mantan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan mengaku terpaksa melibatkan atasannya di Direktorat Jenderal Pajak,Bambang Heru Ismiarso dan Maruli Pandapotan Manurung dalam kasus dugaan mafia pajak.