Mahalnya Biaya Politik, Buruknya Pelayanan Publik

Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dua minggu lalu mengungkapkan turunnya popularitas Partai Demokrat karena keterlibatan beberapa pengurus partai dan anggota DPR dari Fraksi Demokrat dalam kasus korupsi.

Kasus korupsi terakhir melibatkan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazarudin dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Keterlibatan kader parpol dalam kasus korupsi di era Reformasi ini semakin banyak.

Kongres Sia-sia Tanpa Pakta Integritas

Kongres Tanpa Dialektika
Rilis Bersama : Save Our Soccer (SOS) dan Community Relation Netter Liga Indonesia (CORNEL), Asosiasi Sekolah Sepakbola Indonesia (ASSBI), Aliansi Suporter Indonesia (ASI)

Pembangunan Gedung DPD Berpotensi Mark-up

Rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Daerah di 33 provinsi mendapat penolakan keras. Publik menilai pembangunan gedung bukan prioritas, di tengah minimnya kerja DPD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Ditemukan Persekongkolan Pejabat Bank Indonesia

Rapat Timwas Century

Hasil rapat Tim Pengawas Bank Century beserta KPK, Polri dan Jaksa Agung menemukan kemajuan penanganan kasus bailout Bank Century. Salah satu temuan terbaru yang terkuak dalam rapat kemarin adalah ada dugaan rekayasa di lingkungan pejabat Bank Indonesia (BI).

"Ditemukan adanya rekayasa atau persekongkolan para pejabat BI, dalam membuat penentuan yang seharusnya tidak layak menjadi dilayak-layakkan," ujar anggota Timwas Century, Bambang Soesatyo kepada wartawan usai rapat di Gedung KPK, Jl Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

Kekayaan Calon Hakim Agung Mengagetkan

Saat ini, Komisi Yudisial (KY) terus menelusuri kekayaan 45 calon hakim agung di  Mahkamah Agung (MA). Guna meneliti kredibilitas para calon, KY meminta PPATK untuk mengusut rekening para calon hakim agung tersebut.

"Kami meminta bantuan PPATK untuk menelusuri kekayaan calon hakim agung. Dari calon hakim agung ada yang mencantumkan rekening istri, anak. Ada ada yang sampai 5 rekening anggota keluarga.

Menghitung Jumlah PNS yang Proporsional

"Wacana penghentian sementara (moratorium) penerimaan PNS dan pengurangan jumlah PNS melalui pensiun dini patut untuk dipertimbangkan"

PEMBENGKAKAN jumlah pegawai negeri sipil (PNS) semakin mengkhawatirkan karena membebani anggaran di pusat maupun di daerah. Pemerintah kesulitan mengatur jumlah PNS karena belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang rasio jumlah PNS.

Kejaksaan Bidik Dua Kepala SKB

Kejaksaan Negeri Makassar menilai dua kepala sanggar kegiatan belajar (SKB) terlibat kasus dugaan korupsi di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) Regional V Makassar. "Jika hasil audit telah ada, penyidik langsung gelar ekspose dan meningkatkan kasus ini ke penyidikan," kata Kepala Seksi Intelijen Muhammad Syahran Rauf kemarin.

Bekas Kepala PT Pos Divonis 2 Tahun Penjara

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis bekas Kepala PT Pos Jakarta Barat Abdul Ma'aruf selama dua tahun penjara. Ma'aruf dinyatakan terbukti melakukan tindak korupsi dengan menjalankan serangkaian pembayaran fiktif biaya eksternal pelanggan korporat sepanjang 2005-2006.

Korupsi Alat Kesehatan; Aburizal Diklaim Terima Setoran Rp 2 Miliar

Aburizal Bakrie diklaim menerima setoran Rp 2 miliar dari PT Bersaudara saat menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada 2006. Klaim itu terungkap dalam laporan Keuangan PT Bersaudara yang dibuka pada persidangan di Pengadilan Tidak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin.

Pada sidang itu, ketua majelis hakim Tjokorda Rae Suamba mempertanyakan laporan keuangan PT Bersaudara pada 2006. Pada laporan pengeluaran perusahaan itu tercatat PT Bersaudara pernah dua kali menyetorkan uang untuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, masing-masing Rp 1 miliar.

Kwartir Daerah Pramuka Jambi Diduga Korupsi

Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menyatakan Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Jambi diduga melakukan tidak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangannya. "Karena itu, kasus Kwartir Daerah Jambi kami tingkatkan ke penyelidikan," kata Andi M. Iqbal Arief, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, kepada Tempo kemarin.

Subscribe to Subscribe to