Rp 172 M untuk Menangkan Anas

Serangan Terbaru Nazaruddin: SBY Merasa Dipojokkan Media

Tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin, kembali melancarkan serangan terhadap petinggi Partai Demokrat (PD). Kali ini, dia menyebut ada kucuran dana 20 juta dolar AS (sekitar Rp 172 miliar) untuk memenangkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum PD pada kongres di Bandung tahun 2010.

”Wali Kota Sugih Mesthi Korupsi”

Gubernur Lantik Yuliyanto-Muh Haris

”Nek ana wali kota sugih wis mesthi kuwi hasil korupsi.” Kata-kata itulah yang dilontarkan Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan disambut tawa hadirin saat melantik Yuliyanto SE MM dan H Muh Haris SS MSi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga 2011-2016 di Ruang Sidang II Kompleks Balai Kota Salatiga, Senin (11/7).

Mafia dan Politisasi Anggaran

KOALISI Anticalo Anggaran mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi praktik calo anggaran di DPR RI (www.suaramerdeka.com, 28/06/11). Koalisi yang terdiri atas Indonesia Bugdet Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, YLBHI, GPSP, dan Aliansi Pembayar Pajak itu menyampaikan beberapa dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam penganggaran di DPR, khususnya dalam kasus alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).

Menteri Akan Razia Pungutan Sekolah

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh berjanji mengerahkan inspektorat ke semua daerah untuk memastikan praktek pungutan sekolah dalam penerimaan siswa baru.

"Tak boleh ada pungutan yang dikaitkan dengan penerimaan siswa baru," kata Nuh seusai orasi ilmiah di kampus Institut Teknologi Bandung di Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu. "Kami akan menurunkan tim untuk mengetahui konkretnya seperti apa."

Banyak Kasus Korupsi Menumpuk di Polisi

Kepolisian RI dinilai lamban dalam menyelesaikan kasus korupsi. Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, mengatakan masih ada sekitar 20 kasus korupsi yang belum tuntas ditangani oleh kepolisian dalam lima tahun terakhir.

APBD Banyak yang Masuk Kas Partai

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Zaenal Arifin Muchtar, melansir, parlemen merupakan satu dari sekian tempat korupsi terbesar di luar dari aparat penegak hukum dan birokrat lainnya. "Bayangkan saja, 50 persen APBN diambil oleh Dewan untuk kepentingan partainya masing-masing," kata dia dalam diskusi publik dengan tema "Koruptor Parlemen" di Warung Roemah Kopi, Jalan Sultan Alauddin, Makassar, kemarin.

Jejak Anugrah di Tebet

Bangunan empat lantai di Jalan KH Abdullah Syafe'ie Nomor 9 RT 004 RW 01, Manggarai Selatan,Tebet, Jakarta Selatan, itu lebih mirip kantor. Tadi malam rumah itu gelap-gulita seperti tak berpenghuni. Lampu hanya menyala di teras bangunan, tempat jaga petugas keamanan.

Bangunan itu dibeli atas nama Muhammad Nazaruddin pada 2008. Di tempat itu pula Muhajidin Nur Hasyim, Direktur PT Anugrah Nusantara, pernah tinggal beberapa bulan pada tahun itu. Namun ia kemudian tak diketahui keberadaannya.

Nazar Ungkap Biaya Politik Uang Anas

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengungkap politik main uang yang diduga dilakukan oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Praktek ini diperkirakan terjadi dalam kongres Partai Demokrat di Bandung tahun lalu, yang dimenangi Anas. "Semua DPC (pengurus cabang) saya kasih duit untuk memenangkan Anas. Ada yang terima 10 ribu sampai 40 ribu dolar (Amerika Serikat)," kata Nazaruddin dalam wawancara lewat telepon dengan majalah Tempo yang diterbitkan pekan ini.

Kontinyuitas Korupsi Kepala Daerah

MEMBICARAKAN korupsi di Jawa Tengah tidak ada yang lebih menarik melampaui perilaku korup yang dilakukan kepala daerah. Daya tarik itu terletak pada betapa banyak kepala daerah yang terjerat hukum, betapa banyak dana yang dikorup, sampai pada dampak kerusakan yang ditimbulkan.

Jawa Tengah Lumbung Korupsi?

SETELAH menunggu sekian lama, publik akhirnya dibuat lega saat akhirnya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah menetapkan mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono, sebagai salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan kas daerah Pemerintah Kabupaten Sragen APBD 2003-2010. Selain Untung Wiyono, ada dua tersangka lain, yakni mantan Sekretaris Daerah Sragen Kushardjono dan Kepala Bagian Keuangan Daerah Sri Wahyuni. Untung Wiyono, yang menjabat bupati selama dua periode, diduga memindahkan dana dari kas daerah ke PD BPR Djoko Tingkir dan PD BPR BKK Karangmalang, Sragen.

Subscribe to Subscribe to