Pemecatan Nazaruddin Diproses

Dua Paspor Telah Dicabut

Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengungkapkan arahan Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan ditindaklanjuti pimpinan PD dengan memberhentikan Muhammad Nazaruddin dari keanggotaan partai.

‘’Itu sedang diolah oleh Pak Ketua Umum (Anas Urbaningrum),’’ katanya usai peringatan Hari Koperasi Nasional ke-64 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/7).

Mantan Bupati Sragen Ditahan

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Selasa (12/7) sekitar pukul 19.00, akhirnya menahan mantan Bupati Sragen Untung Sarono Wiyono Sukarno, atau yang lebih dikenal dengan nama Untung Wiyono.

Untung menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan keuangan kas daerah Kabupaten Sragen APBD Tahun Anggaran 2003-2010 ini terlihat cukup tenang saat hendak dibawa masuk ke mobil tahanan Kejati menuju Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kedungpane. Mengenakan kemeja batik warna cokelat tua, Untung melempar senyum kepada wartawan sambil berujar akan menaati prosedur hukum yang berlaku.

Mantan Pejabat Bea Cukai Dicekal

Kejaksaan Agung (Kejagung) mencekal mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Pelabuhan Udara Juanda, Argandiono, atas kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Rp11,7 miliar.

Syarifuddin Tolak Rekonstruksi Penyidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin menggelar rekonstruksi peristiwa penangkapan mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar atas kasus dugaan suap dalam penanganan perkara kepailitan PT Skycamping Indonesia.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, rekonstruksi peristiwa penangkapan digelar di kediaman Syarifuddin di Jalan Sunter Agung Tengah, Jakarta Utara.Rekonstruksi ini digelar untuk melihat secara persis terjadinya peristiwa berdasarkan keterangan atau kesaksian dari saksi dan tersangka.

KPK Blokir Rekening Nazaruddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi memblokir sebagian rekening milik tersangka kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin.

Selain rekening Nazaruddin, KPK juga memblokir aset milik tiga tersangka lain.Mereka adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Direktur Pemasaran PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris, dan Manajer Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang.

Menguji Konstitusionalitas APBN: Mungkinkah?

Tidak dapat disangkal lagi bahwa salah satu buah reformasi adalah kini orang atau sekelompok orang dapat menggugat (judicial review) konstitusionalitas suatu undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sesuatu yang dulu sebelum reformasi tak terbayangkan. Kini budaya hukum yang sangat bagus ini berkembang dengan baik: jika seseorang atau sekelompok orang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan oleh undangundang, dengan serta-merta mereka menggugatnya ke MK.

Globalisasi, Otda, dan Pembangunan Daerah

Fenomena globalisasi menjadi hal yang terhindarkan dalam segala sektor kehidupan berbangsa. Secara lebih spesifik, proses tersebut sangat menentukan karakter pembangunan di setiap negara.

Jika sebelumnya pembangunan lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi nasional, pada era globalisasi ini setiap pembangunan didorong untuk menjadi bagian yang integral dari pertumbuhan ekonomi global. Dalam hal ini negara tidak lagi menjadi aktor tunggal dalam pembangunan,tetapi telah terkoneksi pada keterlibatan sektor privat.

Publik Minta Pengelolaan Anggaran Transjakarta Dibuka

Buruknya manajemen bus Transjakarta membuat para penggunanya mengeluh. Pelanggan mempertanyakan pengelolaan pendapatan dari penjualan tiket dan dana subsidi pemerintah daerah.

Segerobak Instruksi SBY

Tangkap Nazaruddin. Usut pelaku penganiayaan aktivis ICW, Tama S Langkun. Terapkan hukum tanpa pandang bulu. Pemerintah menjamin agenda pemberantasan korupsi secara nasional. Saya (SBY) sangat adil dan tidak ragu-ragu dalam pemberantasan korupsi. Katakan tidak pada korupsi!

Ada banyak lagi instruksi, slogan, pidato, dan pernyataan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—sebagai kepala negara dan pemerintahan ataupun bagian dari partai politik—yang semakin hari semakin jauh panggang dari api.

Laporan Sengketa Informasi; BLU Transjakarta Wajib Transparansikan Anggaran Kepada Publik

Press Release

Terobosan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk menciptakan transportasi publik yang aman, cepat dan nyaman dengan melahirkan bus transjakarta (busway) patut di apresiasi. Untuk mengatur operasionalisasi bus transjakarta, Pemda DKI Jakarta kemudian membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta sebagai unit pelaksana teknis dinas perhubungan provinsi daerah khusus jakarta.

Subscribe to Subscribe to