Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati melaporkan tiga pimpinan Banggar ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena merasa keberatan hasil rapat pengaduan tertutup tentang dirinya tidak ditembuskan kepadanya, tapi malah tersebar ke publik.

’’Saya sudah menyurati melalui kuasa hukum saya ke BK untuk melaporkan pengaduan dan keberatan terhadap tiga pimpinan Banggar. Mereka menerima rapat pengaduan tertutup tentang saya, tapi hasilnya tidak menembuskan ke saya pribadi tapi justru tersebar ke publik,’’ ujarnya usai diskusi di Jakarta, kemarin.

Empat aktivis antikorupsi asal Indonesia terancam tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless). Pasalnya, paspor mereka ditahan oleh Pemerintah Singapura saat sedang berupaya mencari keberadaan Muhammad Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti di negera tersebut.

Nazaruddin saat ini berstatus saksi dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang dan kasus revitalisasi sarana pendidikan di Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas.

Interpol pusat yang berkedudukan di Lyons, Perancis mengoreksi nama Nunun Nurbaeti dalam websitenya.
Kini nama istri Adang Daradjatun tersebut sama dengan yang terdapat di situs Interpol Indonesia, yakni Nunun Nurbaeti Daradjatun.

Sebelumnya, nama Nunun di website Interpol pusat tertulis Nunun Daradjatun, padahal di situs Interpol Indonesia tertulis Nunun Nurbaeti. Hal ini dikhawatirkan bisa menyulitkan upaya pengejaran terhadap tersangka suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih memfokuskan pada kasus suap terkait pailit PT Skycamping Indonesia pada dua tersangka.

Dua tersangka itu adalah hakim Syarifuddin dan kurator PT Skycamping Indonesia Puguh Wirawan.
‘’Kami masih fokuskan dua tersangka,’’ kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Minggu (19/6). Pekan lalu, KPK telah memeriksa rekan Puguh Wirawan, Khairil Poloan.

”KELEMAHAN” lema ”katanya katanya” dipakai oleh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, untuk menepis sangkaan yang membelit dirinya. Bahkan sampai ia belum memenuhi panggilan sehingga KPK perlu melayangkan panggilan kedua (SM, 15/06/11).

Praktik percaloan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sedemikian menggurita. Minimnya transparansi proses penganggaran di dewan mengakibatkan praktik ini terus terjadi tanpa ada kontrol.

Sebut Tiga Politikus Terlibat Suap
 
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mulai melawan. Dia menyatakan tidak akan pulang ke Indonesia sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
 
Selain itu, Nazaruddin juga menyebut beberapa politikus terlibat langsung dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Tiga politikus yang kemarin disebutnya terlibat adalah Angelina Sondakh dan Mirwan Ali —keduanya dari Demokrat— serta I Wayan Koster dari PDIP.
 

Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hanya menjatuhkan hukuman satu tahun empat bulan atau 16 bulan penjara kepada mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 yang juga mantan Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Miranda S Goeltom, Jumat (17/6).
Selain Paskah, empat rekannya dari Partai Golkar yakni Ahmad Hafiz Zawawi, Martin Bria Seran, Boby Suhardiman, dan Anthony Zeidra Abidin, juga divonis sama.
 

Kejujuran Ibu Siami yang mengungkapkan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah putranya di Surabaya, telah menginspirasi masyarakat luas. Bertempat di aula gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/6/2011), ratusan orang berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan terhadap penegakan kebenaran.

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan 13 syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panitia Seleksi Pimpinan KPK diminta selektif menjaring calon pimpinan lembaga antikorupsi.