Diam-diam pemerintah RI memiliki lembaga Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang berfungsi semacam sovereign wealth fund di negara-negara maju. PIP ini didirikan sebagai pelaksanaan amanah Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PIP merupakan representasi pemerintah pusat yang struktur organisasinya berada di bawah Kementerian Keuangan RI.
Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa menyatakan tidak ada pejabat yang bersih di Indonesia. Namun, dia tidak mengungkapkan maksud pernyataan tersebut untuk siapa.
"Tidak ada pejabat bersih di Indonesia," kata Tumpa usai melantik Dirjen Badan Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer, Sulistyo, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (23/6).
Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah telah mengistimewakan dua tersangka korupsi Sisminbakum, mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra dan mantan Komisaris PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesoedibjo (bukan Harry Tanoe seperti diberitakan kemarin-red).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Noor Rachmat mengatakan, penahanan ada pertimbangan kepentingannya. ”Saya kira penyidik yang tahu. Tidak ada yang diistimewakan. Tapi, semua kembali pada aturan,” ujarnya Kamis (23/6) kemarin.
Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kejaksaan Agung, Marwan Effendi mendukung jika ada jaksa yang turut serta mendaftar mengikuti seleksi menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ”Jika ada yang lolos itu yang diharapkan karena pimpinan KPK itu nanti sebaiknya ada dari jaksa dan polisi,” ujar Marwan Kamis (23/6).
Menurutnya, hal tersebut pantas didukung, mengingat pimpinan KPK berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, kalau terpilih otomatis akan menjadi penyidik dan penuntut umum.
DARI 36 pemerintahan di Jateng, yakni 35 kabupaten/ kota dan pemprov, yang laporan keuangan tahun 2010 sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Jateng, baru 2 yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP), yakni Kota Surakarta dan Kabupaten Jepara. Untuk Jepara, opininya WTP dengan penjelasan (SM, 17/06/11). Status WTP adalah opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Fahmi Sentil Sikap Adang
International Criminal Police Organization (ICPO) atau Interpol hingga kemarin belum berhasil melacak keberadaan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nunun Nurbaeti Daradjatun. Padahal, Interpol sudah sepekan lebih memburu istri mantan Wakil Kapolri Komjen (purn) Adang Daradjatun itu di 188 negara anggota.
Belum ditahannya Yusril Ihza Mahendra dan Hartono Tanoesoedibjo (Hary) oleh Kejaksaan Agung dipertanyakan Indonesia Corruption Watch (ICW).
Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW, Febri Diansyah, ada kesan perbedaan perlakuan jaksa terhadap dua tersangka kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) tersebut.
''Memang wajar kita mempertanyakan, kenapa ada perlakuan istimewa terhadap Yusril dan Hartono,'' ujar Febri di Jakarta, Rabu (22/6).
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Rabu (22/6) memvonis terdakwa, Panda Nababan, dengan hukuman 17 bulan penjara. Atas putusan itu politikus senior PDIP dan anggota Komisi III DPR tersebut menyatakan banding.
Majelis hakim yang diketuai Eka Budi Priyanta juga menghukum Panda membayar denda Rp 50 juta subsider pidana kurungan 3 bulan. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 3 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum juga meminta hakim memerintahkan Panda membayar denda sebesar Rp 150 juta subsider 6 bulan kurungan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan keputusan presiden (keppres) yang memuat masa jabatan Busyro Muqoddas. Dengan demikian, masa jabatan Busyro hingga 2014 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat jaminan.
Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum mengaku akan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan kewenangan oknum institusi hukum terkait kasus dugaan penipuan aset sertifikat dan lahan senilai Rp60 miliar.
Dalam kasus yang melibatkan PT Mitra Safir Sejahtera tersebut diduga terdapat oknum penegak hukum yang ikut bermain.
“Akan kita lihat dulu laporannya, kalau ada indikasi itu, maka akan kami tindak lanjuti,” kata Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Darmono di Jakarta kemarin. (m purwadi)
Sumber: Koran Sindo, 22 Juni 2011
