Badan Anggaran DPR Harus Direformasi

Praktik percaloan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sedemikian menggurita. Minimnya transparansi proses penganggaran di dewan mengakibatkan praktik ini terus terjadi tanpa ada kontrol.

Nazaruddin Melawan

Sebut Tiga Politikus Terlibat Suap
 
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mulai melawan. Dia menyatakan tidak akan pulang ke Indonesia sebelum ditetapkan sebagai tersangka.
 
Selain itu, Nazaruddin juga menyebut beberapa politikus terlibat langsung dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang. Tiga politikus yang kemarin disebutnya terlibat adalah Angelina Sondakh dan Mirwan Ali —keduanya dari Demokrat— serta I Wayan Koster dari PDIP.
 

Paskah dkk Hanya Kena 16 Bulan Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hanya menjatuhkan hukuman satu tahun empat bulan atau 16 bulan penjara kepada mantan anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004 yang juga mantan Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Miranda S Goeltom, Jumat (17/6).
Selain Paskah, empat rekannya dari Partai Golkar yakni Ahmad Hafiz Zawawi, Martin Bria Seran, Boby Suhardiman, dan Anthony Zeidra Abidin, juga divonis sama.
 

Prioritaskan Kejujuran, Sistem Pendidikan Harus Dievaluasi

Kejujuran Ibu Siami yang mengungkapkan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional di sekolah putranya di Surabaya, telah menginspirasi masyarakat luas. Bertempat di aula gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (16/6/2011), ratusan orang berkumpul untuk mendeklarasikan dukungan terhadap penegakan kebenaran.

13 Syarat Bagi Calon Pimpinan KPK

Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan 13 syarat yang harus dipenuhi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Panitia Seleksi Pimpinan KPK diminta selektif menjaring calon pimpinan lembaga antikorupsi.

Pansel KPK Harus Sangat Selektif agar Titipan Koruptor Tak Lolos

Tolak Penjatahan Kursi Pimpinan KPK
Pernyataan Pers

Hukum tanpa Hakim, Keadilan tanpa Pengadilan

"To enter a court of law is to enter a tiger's mouth." (Goh Bee Chen, 2002)

Tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu yang lalu cukup menyentak kita. Inilah sebuah ironi tapi faktual, ketika seorang penjaga keadilan diadili, seorang hakim "dihakimi", seorang penegak hukum berurusan dengan hukum.

Kasus Korupsi Dinas PU; Tim Pemeriksa Barang Tinggal Teken

Tim pemeriksa barang proyek swakelola Dinas Pekerjaan Umum Makassar mengaku hanya satu kali menjalankan tugasnya. Padahal, dalam proyek itu, terdapat 52 item pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab untuk selalu diperiksa. "Hanya sekali kami turun. Selebihnya kami hanya menandatangani daftar barang sebagai laporan administratif," kata Marni, salah satu anggota pemeriksa barang dalam sidang lanjutan dugaan korupsi di Dinas PU Makassar, kemarin.

Kejaksaan Diminta Seret Tersangka Lain

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diminta menyeret semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiang listrik di Selayar. "Saya memang belum menerima surat status tersangka. Saya kira penyidik kejaksaan harus menyeret oknum-oknum yang terlibat di dalam kasus itu," kata kontraktor pengadaan tiang, Sudirman, di Makassar kemarin.

Sebelumnya, penyidik kejaksaan hanya membeberkan satu tersangka dalam kasus itu, yaitu S. Dalam kasus ini, terdapat dua kontraktor yang saling bekerja sama masing-masing Sudirman dan Sappara.

Rekanan Depsos Dituntut 6 Tahun

Terdakwa Musfar Azis dituntut enam tahun penjara. Direktur Utama PT Ladang Sutra Indonesia, selaku rekanan, ini dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan korupsi dalam pengadaan mesin jahit di Departemen Sosial--kini Kementerian Sosial--pada 2006-2008.

Subscribe to Subscribe to