Penyidik tidak dapat mengajukan dua tersangka ke meja sidang sebelum audit selesai. Sedangkan tim audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan kesulitan menghitung kerugian korupsi pengadaan fasilitas laboratorium dan alat pendidikan di kampus Akademi Pariwisata (Akpar) Makassar. Pasalnya, terdapat pekerjaan yang tidak tercantum, tapi dilaksanakan dalam proyek anggaran 2009 itu. "Ada pemasangan instalasi listrik yang tidak direncanakan. Itu yang tidak tercatat dalam proyek ini," kata Iman Achmad Nugraha, Kepala Bidang Investigasi, saat dihubungi kemarin.

Memasuki hari ke-20, sudah 127 orang mendaftarkan diri sebagai calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Achmad Ubbe, sekretaris panitia seleksi calon pemimpin KPK, jumlah itu masih bisa bertambah pada hari terakhir pendaftaran. "Pendaftaran ditutup pada Senin ini. Ada kemungkinan jumlah pendaftar membeludak," ujar Achmad saat dihubungi, Sabtu lalu.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Jasin mengatakan KPK segera menggelar rapat untuk membicarakan kesediaan Ketua Tim Pencari Fakta Partai Demokrat, Jafar Hafsah, untuk memberi keterangan soal dugaan aliran dana suap wisma atlet SEA Games. "Akan kami rapimkan (gelar rapat pimpinan) dulu," kata Jasin melalui pesan pendek kemarin.

Setelah Angelina Sondakh dan Muhammad Nazaruddin, satu lagi politikus Partai Demokrat menjadi sorotan, yakni Max Sopacua.

Kemarin Firman Wijaya, pengacara terpidana kasus pengadaan alat roentgen, Syafii Muhammad, mengungkapkan kembali keterlibatan mantan presenter itu. Dia juga mempertanyakan kesungguhan Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar kasus korupsi itu.

"Saya tidak melihat keseriusan KPK menuntaskan kasus ini. Terlihat sekali penanganannya tidak transparan," kata Firman kemarin.

Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh saja menetapkan syarat untuk calon yang pantas duduk di KPK. Namun, bagi pengamat politik Ikrar Nusa Bakti, calon pimpinan KPK haruslah sosok yang berani melawan kemauan Kepala Negara.

“Pimpinan KPK harus mempunyai nyali. Bukan hanya keberanian, tapi bisa nggak menghadapi kepala negara?” kata Ikrar dalam diskusi bertajuk ‘Mencari Pimpinan KPK yang Berani’ di Restoran Bumbu Desa, Jl Raya Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/6).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Wa Ode Nurhayati melaporkan tiga pimpinan Banggar ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena merasa keberatan hasil rapat pengaduan tertutup tentang dirinya tidak ditembuskan kepadanya, tapi malah tersebar ke publik.

’’Saya sudah menyurati melalui kuasa hukum saya ke BK untuk melaporkan pengaduan dan keberatan terhadap tiga pimpinan Banggar. Mereka menerima rapat pengaduan tertutup tentang saya, tapi hasilnya tidak menembuskan ke saya pribadi tapi justru tersebar ke publik,’’ ujarnya usai diskusi di Jakarta, kemarin.

Empat aktivis antikorupsi asal Indonesia terancam tidak mempunyai kewarganegaraan (stateless). Pasalnya, paspor mereka ditahan oleh Pemerintah Singapura saat sedang berupaya mencari keberadaan Muhammad Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti di negera tersebut.

Nazaruddin saat ini berstatus saksi dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011 di Palembang dan kasus revitalisasi sarana pendidikan di Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kemendiknas.

Interpol pusat yang berkedudukan di Lyons, Perancis mengoreksi nama Nunun Nurbaeti dalam websitenya.
Kini nama istri Adang Daradjatun tersebut sama dengan yang terdapat di situs Interpol Indonesia, yakni Nunun Nurbaeti Daradjatun.

Sebelumnya, nama Nunun di website Interpol pusat tertulis Nunun Daradjatun, padahal di situs Interpol Indonesia tertulis Nunun Nurbaeti. Hal ini dikhawatirkan bisa menyulitkan upaya pengejaran terhadap tersangka suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku masih memfokuskan pada kasus suap terkait pailit PT Skycamping Indonesia pada dua tersangka.

Dua tersangka itu adalah hakim Syarifuddin dan kurator PT Skycamping Indonesia Puguh Wirawan.
‘’Kami masih fokuskan dua tersangka,’’ kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Minggu (19/6). Pekan lalu, KPK telah memeriksa rekan Puguh Wirawan, Khairil Poloan.

”KELEMAHAN” lema ”katanya katanya” dipakai oleh Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, untuk menepis sangkaan yang membelit dirinya. Bahkan sampai ia belum memenuhi panggilan sehingga KPK perlu melayangkan panggilan kedua (SM, 15/06/11).