Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memblokir aset tersangka kasus suap proyek wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin. KPK akan melacak harta mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. ”Kami sedang tracking (melacak) aset tersangka N ini,” kata jubir KPK Johan Budi di Gedung KPK, Kamis (7/7).

Sampai saat ini, lanjut Johan, KPK belum melakukan pembekuan aset yang bersangkutan. ”Bukan tidak, tapi belum,” katanya.

Johan menambahkan, pelacakan aset merupakan hal yang lumrah dilakukan KPK dalam menangani setiap kasus. KPK akan menempuh segala cara untuk dapat memulangkan Nazaruddin. Salah satunya adalah dengan memblokir rekening Nazaruddin sebagaimana yang biasa mereka lakukan untuk tersangka korupsi yang lain. ”Tentu semua upaya kami lakukan, termasuk blokir aset.”

Terpisah, Menkum HAM Patrialis Akbar mengutus Dirjen Imigrasi untuk mengecek posisi Nazaruddin di Singapura. Dirjen Imigrasi akan mendatangi Imigrasi Singapura, Sabtu besok.

”Sabtu besok, Dirjen Imigrasi akan ke Singapura untuk cek langsung ke Singapura. Begini, kita kan sudah nggak dapat komunikasi (dengan Nazaruddin). Jadi sudah langsung saja ke dalam (Singapura),” ujar Patrialis.

Dia menjelaskan itu sebelum rapat kabinet di kantor presiden Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (7/7). Menurut mantan anggota Komisi III DPR itu, dengan kedatangan Dirjen Imigrasi ke Singapura, mereka dapat mengetahui ke mana Nazaruddin pergi. ”Kami bisa konfirmasi, habis ini ke mana, habis itu ke mana. Ini lebih bagus,” kata Patrialis.

Langkah Menkum HAM ini terkesan bertolak belakang dengan keterangan Kementerian Luar Negeri Singapura, yang Selasa (5/7) lalu mengaku sudah memberi informasi kepada pemerintah Indonesia ke mana Nazaruddin pergi dari Singapura. ”Kami cek dan riceklah. Kan kami juga belum terima (data kepergian Nazaruddin dari Singapura) itu,” terangnya.

Patrialis tidak yakin Nazaruddin sudah kembali ke Indonesia. Jika sudah kembali, pria itu pasti sudah tercium jejaknya. ”Kalau kembali ke Indonesia kan mesti lewat pintu Imigrasi. Pasti paspornya terdeteksi,” kata Patrialis.

Saat ditanya apakah benar Nazaruddin memiliki lebih dari satu paspor, Patrialis membenarkan.  ”Nazaruddin pasti punya paspor lebih dari satu. Yang pertama paspor biru, yang kedua paspor biasa.”

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat (PD) Saan Mustopa membantah bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Nazaruddin baik sebagai kader maupun sebagai anggota DPR.

Menurutnya, langkah yang diambil partai saat ini hanya mengimbau kepada Nazaruddin untuk melaksanakan fungsi kedewanan. ”Kami melakukan langkah sesuai mekanisme dengan mengirimkan imbauan melalui stafnya,” ujar Saan usai rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/7).

Ketika ditanya kenapa baru mengirimkan surat imbauan setelah dua bulan, Saan menyatakan, awalnya Partai Demokrat berpikir kondisi Nazaruddin masih sakit sehinggga langkah tersebut tidak perlu dilakukan.

Namun setelah berkembang, ternyata Nazaruddin mangkir dari panggilan KPK dan absen dari aktivitas kedewanan. ”Maka, kami kemudian melayangkan surat tersebut untuk memperingatkan tentang fungsi kedewanannya,” tambahnya.

Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, isi surat imbauan tersebut antara lain mempertanyakan kondisi kesehatan Nazaruddin, imbauan untuk segera pulang, dan menyampaikan semua fakta-fakta di depan penegak hukum.

Sementara itu, Ketua Departemen Perekonomian DPP PD, Sutan Bhatoegana meyakini Nazaruddin masih berada di Singapura. Sebab, pada 28 Juni 2011, Bendahara FPD ini masih mengontaknya dengan nomor telepon Singapura.
”Tanggal 28 yang bersangkutan masih kontak saya dari Singapura. Nomornya nomor Singapura. Tadi pagi, saya coba kontak nomor itu, tapi tidak nyambung, nadanya tidak aktif,” ujarnya.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP PD, Ruhut Sitompul menyebutkan bahwa kisruh yang terjadi di internal partainya saat ini, karena perbuatan simpatisan dari calon ketua umum Partai Demokrat yang kalah dalam kongres beberapa waktu lalu di Bandung.

”Lantaran tidak siap menerima tokoh yang diusung kalah, kemudian melakukan manuver di dalam partai. Mereka itu kurcaci yang mau mendukung elite. Elitenya berjiwa besar, tetapi kurcaci ini tidak siap,” katanya.

Anggota Komisi III DPR ini mengaku telah mengidentifikasi siapa saja simpatisan yang dimaksud, karena jumlahnya pun tidak banyak, kurang dari sepuluh orang. ”Mereka ini kiprah politiknya masih sedikit, baru beberapa bulan bergabung dengan Demokrat,” tambah Ruhut. (J22,K32,F4,K24,ant,dtc-43)
Sumber: Suara Merdeka, 8 Juli 2011