Terpidana kasus korupsi di tubuh Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) Bchtiar Chamsyah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Mantan Menteri Sosial ini diperiksa untuk tersangka mantan anak buahnya, Amrun Daulay.
Bachtiar tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.40, mengenakan baju batik berwarna coklat, celana bahan berwarna hitam, dan berpeci, diantar menggunakan mobil tahanan KPK.
Terdakwa kasus suap, Ahmad Hafiz Zawawi bersyukur atas dukungan moril yang diberikan Partai Golkar kepadanya. Bahkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie juga ikut memberikan dukungan selama Ahmad berada di rutan Cipinang.
”Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie terus memberikan dukungan,” kata Ahmad.
Ahmad mengatakan itu saat membacakan pembelaan pribadi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (14/6).
Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengaduan tim advokat Panda Nababan, salah seorang tersangka dugaan penerimaan cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.
"Dari laporan itu akan dipelajari lebih lanjut karena terjadinya di KPK maka jadi tanggung jawab KPK dan itu akan dikoordinasikan," kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Marwan Effendy di Jakarta, Senin kemarin.
Soetedjo Yuwono, terdakwa kasus korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk penanganan flu burung tahun 2006 diduga telah membagi-bagikan kavling tanah kepada tiga anggota Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI periode 2004-2009.
Mantan Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Sesmenko Kesra) itu membagikan tanah pada Imam Supardi, Rudianto Tjen dan Ahmad Hafiz Zamawi.
Lemahnya pengawasan terhadap pengucuran dana bantuan sosial mengakibatkan dana ini rawan diselewengkan untuk kepentingan penguasa. Modus ini seringkali dipakai menjelang pemilihan kepala daerah.
Kejaksaan Agung sebagai salah satu institusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi, didorong untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan aktor-aktor penting di lingkaran kekuasaan. ICW meminta Kejaksaaan segera menuntaskan kasus-kasus besar yang masih terbengkalai.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merekomendasikan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya menggunakan skema penyaluran awal, yakni dari Pemerintah langsung ke rekening sekolah tanpa melalui perantaraan pemerintah daerah. Skema ini dinilai lebih efektif dan cepat untuk menyalurkan dana kepada sekolah, selama ada jaminan keterbukaan dan akuntabilitas penyaluran dana.
Lembaga Swadaya Masyarakat Anti-Korupsi menyatakan mendukung terbitnya instruksi Presiden (Inpres) No.9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pasalnya dengan terbitnya Inpres ini menjadi langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.
"Kami mendukung terbitnya Inpres ini lantaran ada aspek whistle blower serta lebih mengacu pada perilaku, manajemen perkara dan ada perintah prioritas dalam pemberantasan korupsi," kata Sekjen Transparansi International Indonesia (TII), Teten Masduki, Selasa (14/6).
Pernyataan Pers
Tidak dapat dipungkiri Kejaksaan merupakan salah satu instititusi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Citra pemerintahan SBY-Boediono dalam upaya pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh performa institusi Kejaksaan. Masukan dan dorongan banyak pihak sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kinerja kejaksaan dalam upaya penegakan hukum –pemberantasan korupsi menjadi lebih dan optimal.
Press Release KAKP (Koalisi Anti Korupsi Pendidikan)
