Anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengusulkan ada audit keamanan prosedur cegah-tangkal. Pentingnya audit ini, kata dia, karena terlalu sering rencana pencekalan terhadap seseorang bocor sebelum diberlakukan. "Sudah saatnya, karena ini sangat rahasia, proses cegah-tangkal harus steril," ujar Mas Achmad kemarin.
Pegiat antikorupsi Ronald Rofiandri menganggap perlu segera dilakukan uji materi terhadap pasal yang membolehkan seseorang tak memberi tahu keberadaan buron. "Kalau memang dianggap menghalang-halangi, maka memang dibutuhkan judicial review," kata Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan itu kemarin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gamang menghadapi tersangka Nunun Nurbaeti. Menurut peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, penyidik yang bertugas di KPK berasal dari institusi Polri, sementara Nunun adalah istri mantan Wakapolri Jenderal (Purn) Adang Daradjatun. Situasi itulah yang menimbulkan kegamangan penyidik. ”Pengaruh Adang sebagai mantan Wakapolri bisa jadi membuat penyidik KPK gamang,” kata Donal, kemarin.
Menggugat Kapolri
DPR menolak keputusan Mabes Polri yang akan menggunakan dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk membiayai sebagian perawatan dan operasi payudara tersangka pembobol dana nasabah Citibank Melinda Dee.
Menurut anggota Komisi IX DPR, Gandung Pardiman, Polri tidak berhak menggunakan dana Jamkesmas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin guna membiayai operasi Melinda Dee. Sebab, pada kenyataannya masih banyak masyarakat miskin yang justru meninggal karena sakit akibat tidak mendapatkan dana Jamkesmas.
Demokrat Merasa Dipermalukan
Satgas Pemberantasan Mafia Hukum siap menjemput mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin di Singapura jika diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana mengatakan, pihaknya akan melakukan segala upaya untuk membantu KPK, termasuk menjemput Nazaruddin yang mangkir dari panggilan KPK. Namun dia menegaskan bahwa KPK tetap berada di barisan terdepan dalam mengusut kasus suap Sesmenpora dan kasus lain yang diduga melibatkan Nazaruddin.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar menyetujui pelimpahan berkas mantan Sekretaris Daerah Luwu Timur Andi Tallettu Umar Pangeran dan empat orang lain, yang didakwa melakukan korupsi anggaran pendapatan daerah. Pengadilan telah menunjuk majelis hakim untuk masing-masing terdakwa.
"Kasusnya segera disidangkan. Kami tinggal menetapkan jadwal sidang perdana," kata juru bicara pengadilan, Parlas Nababan, di Makassar kemarin.
Dua asisten Wali Kota Kediri ditetapkan sebagai tersangka karena dugaan korupsi. Kepolisian Resor Kediri Kota menetapkan Asisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum Edi Purnomo sebagai tersangka setelah diduga menyalahgunakan anggaran pemerintah kota sebesar Rp 131 juta. Perbuatan itu dilakukan Edi saat menjabat kepala dinas pendidikan serta merekrut guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) pada 2010.
Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan penjabat Bupati Lanny Jaya, Papua, John Way, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pemilihan umum kepala daerah senilai Rp 12,4 miliar. Kasus ini juga diduga melibatkan lima pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat.
"Ketua KPU Lanny Jaya Abenius Wenda dan Sekretaris KPU Esben Wakerkwa telah kami tahan dan dititipkan di Rutan Polda Papua hari ini," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Leo R.T. Panjaitan di Jayapura kemarin.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan sejumlah mata uang asing di rumah Syarifuddin Umar. Uang asing yang berhasil ditemukan itu adalah uang Thailand dan dolar Singapura yang belum diketahui jumlahnya.
Penemuan uang asing ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah mantan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tersebut.“Saya lihat beberapa dokumen dan mata uang asing, Thailand dan Singapura. Jumlahnya saya tidak tahu.Biarkan KPK saja yang menjelaskan,” kata kuasa hukum Syarifuddin, Agusmin Girsang, di Jakarta kemarin.
Kondisi kesehatan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonaktif Syamsul Arifin yang terus memburuk mendapat perhatian Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Ical-panggilan akrab Aburizal Bakrie- berharap Syamsul bisa dirawat di Gleanagles Hospital Singapura. Menurut dia, tak perlu ada kekhawatiran bahwa Syamsul akan melarikan diri.Sebab,bagi Syamsul dan keluarga, saat ini yang terpenting adalah pemulihan kesehatannya yang mengalami komplikasi, dan terlihat sudah sangat mengkhawatirkan.
