Satu lagi kasus suap yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkuak. Tujuh anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 terseret kasus korupsi pengadaan alat rumah sakit untuk penanggulangan flu burung. Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin, Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Ngatiyo Ngayoko bersaksi, ada anggota Panitia Anggaran DPR menerima kaveling tanah dari eks Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Soetedjo Yuwono. Anggota Dewan itu juga dituding menerima cek bernilai lebih dari Rp 1,6 miliar.

Komisi Yudisial (KY) akan membentuk panel untuk menelaah persidangan Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin M Najamuddin.

Persidangan Agusrin diproses oleh majelis hakim yang dipimpin Syarifuddin yang saat ini mendekam di penjara sebagai tersangka kasus dugaan suap.
“Telah dibentuk panel untuk penelaahan kasus Agusrin pada Senin (13/6),” kata Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar di Gedung KY, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun menyatakan siap dipanggil lembaga penegak hukum mengenai ketidakjelasan keberadaan tersangka kasus dugaan suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nunun Nurbaeti.

Adang yang juga merupakan suami Nunun pun membantah jika dirinya dikatakan menghalang-halangi penegak hukum agar dapat menemukan Nunun. “Boleh saja kalau diindikasikan begitu.Saya ikut proses penegakan hukum.Saya masyarakat biasa yang kebetulan dipilih menjadi anggota DPR.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi tindak pidana korupsi menempati peringkat pertama laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang diterima lembaga ini.

Peringkat itu didasarkan pada hasil laporan lembaga jasa keuangan seperti industri perbankan dan nonbank yang mengendus adanya transaksi keuangan yang tidak wajar. Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro menyebutkan, sampai pertengahan Juni2011, PPATKmenerima 73.096 LKTM yang terakumulasi.

Sidang kasus sengketa informasi antara pemohon LSM Gempur Pati dan termohon KONI Pati berkaitan dengan informasi penggunaan dana pada cabang olahraga, digelar di kantor Komisi Informasi Provinsi Jateng, Selasa (14/6). Dalam sidang beragendakan putusan itu, KIP memutuskan KONI Pati harus menyerahkan salinan dokumen yang diminta pemohon.

Sudah lebih setahun Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Provinsi Jawa Tengah terbentuk. Hingga kini, lembaga bantuan hukum bagi anggota Korpri se-Jateng itu tetap berkomitmen tidak akan mengadvokasi anggotanya yang terjerat kasus korupsi.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan kemarin diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Otto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar, oleh kurator PT Skycamping Indonesia (SCI) Puguh Wirawan.

Puguh diduga menyuap Syarifuddin karena hakim itu telah ’’membantu’’ PT Skycamping —yang sebelumnya dinyatakan pailit— untuk menguruskan izin menjual dua aset perusahaan berupa dua bidang tanah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mau menunggu lama. Mereka pun langsung melayangkan surat panggilan kedua terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Pemanggilan tersebut terkait penyidikan tersangka kasus suap wsima atlet SEA Games 2011, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam.

“Kami sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk diperiksa hari Kamis (16/6) dalam dugaan kasus suap Sesmenpora,” kata Kabiro Humas KPK Johan Budi saat ditemui di kantornya, Selasa (14/6).

Indonesia masih menjadi lahan subur bagi para koruptor. Survei terhadap penegakan hukum dan korupsi di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh World Justice Project menyebutkan, praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas.

Jika diurutkan, Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global. Survei dilakukan dengan sangat hati-hati, melibatkan lebih dari 66.000 responden dan 2.000 ahli.

Pemerintah sepertinya tidak mau mengambil langkah proaktif untuk mengembalikan tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Nunun Nurbaeti, ke Indonesia. Pemerintah menyerahkan seutuhnya kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menyatakan bahwa pemerintah sampai dengan saat ini belum dapat melacak jejak dan keberadaan Nunun. Oleh karena itu, KPK memiliki tugas berat untuk mengetahui keberadaan istri mantan Wakapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu.