Koordinator Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Sulawesi Selatan Imam Achmad Nugraha mengungkapkan, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Pajongan Daeng Ngalle, Takalar, diduga bersekongkol dengan salah seorang menjadi aktor intelektual dalam pencairan dana Rp 525 juta. "Oknum dari rumah sakit dengan inisial B dan C mencairkan dana untuk biaya pengangkutan kepada aktor intelektual yang mengurusi pemuatan 53 unit obgyn bed," kata Imam di kantornya kemarin.

Modus yang mereka gunakan, ucap Imam, orang yang berinisial A tersebut mendatangi salah satu Ekspedisi Muatan Kapal Laut untuk meminta kuitansi kosong. Kuitansi tersebut dijadikan sebagai bukti biaya pengangkutan obgyn bed sebesar Rp 525 juta. Jadi alat kesehatan itu seolah-olah didatangkan dari Jakarta melalui angkutan ekspedisi. "Kuitansi itu diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk pencairan dananya," kata Imam.

Menurut Imam, mereka bekerja sama dalam melakukan manipulasi dokumen pencairan dana rumah sakit. Tindakan tersebut telah merugikan negara sebesar Rp 525 juta. "Padahal pihak rumah sakit tidak perlu mengeluarkan dana untuk mengangkut alat tersebut. Sebab, Jusuf Kalla memberikan bantuan itu sampai dengan ke rumah sakit. Tidak ada lagi biaya lain-lain," ujarnya.

BPKP sedang menyusun hasil audit untuk ditinjau lalu dievaluasi oleh Kepala BPKP, sebelum diserahkan ke penyidik Polres Takalar. "Auditnya sudah selesai," katanya.

Kasus ini bermula pada 2009, Jusuf Kalla memberikan bantuan sebanyak 53 unit obgyn bed kepada rumah sakit di Takalar. Juru damai saat itu menunjuk Yayasan Fajar untuk mengeluarkan alat tersebut lalu diberikan ke rumah sakit.

Kepala Kepolisian Resor Takalar Ajun Komisaris Besar Andi Asdi mengatakan pihaknya siap menindaklanjuti hasil audit BPKP. "Kami tunggu hasil auditnya," kata Asdi.

Menurut Asdi, pihaknya sudah memeriksa pihak-pihak yang diduga menggelapkan dana rumah sakit tersebut. Berkasnya diserahkan kepada BPKP untuk diaudit agar kerugian negaranya diketahui. "Semua hasil penyidikan dan penyelidikan sudah saya serahkan ke BPKP," kata Asdi.

Sedangkan Direktur RSUD Pajonga Daeng Ngalle, Takalar, Syarifuddin, belum dapat dimintai konfirmasi. Saat dihubungi melalui telepon, tidak ada jawaban. SAHRUL
Sumber: Koran Tempo, 16 Juni 2011