Pernyataan Pers

Pengumuman Nominasi Lomba Karya Jurnalistik Antikorupsi 2014

untuk kategori Foto Berita dan Karikatur

Luncurkan UPG, Jakarta Perangi Gratifikasi

Pemprov DKI Jakarta bersama ICW menyelenggarakan peluncuran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibalut dalam diskusi publik bertajuk Jakarta Menolak Gratifikasi. Diskusi diselenggarakan di Balai Agung di Balaikota DKI Jakarta hari ini (25/2) yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Koordinator ICW Ade Irawan.

Penuhi Panggilan Kepolisian, AS dan BW Tunjukan Taat Proses Hukum

Kedatangan mantan Pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto memenuhi panggilan Kepolisian merupakan bentuk ketaatan terhadap proses hukum yang berlaku.

Temui Wakapolri, Masyarakat Sipil Minta Hentikan Kriminalisasi KPK

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendatangi Wakapolri Komjen Badrodin Haiti untuk meminta penghentian kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hariz Azhar mengatakan, bersama teman-teman aktivis dirinya meminta kepada calon tunggal Kapolri pengganti Komjen Budi Gunawan (BG) untuk menyelesaikan prahara yang terjadi antara Polri dan KPK. Pasalnya, jika ini diteruskan akan berimplikasi buruk di mata masyarakat.

ICJR: MA Harus Menjawab Kepastian Hukum Praperdilan BG

Penolakan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) atas permohonan kasasi yang diajukan KPK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) harus cepat diselesaikan oleh Mahkamah Agung (MA). Direktur EksekutifInstitute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi W. Eddyono mengatakan sebagai judex juris, MA memiliki alasan yang kuat untuk menguji putusan praperadilan Budi Gunawan.

Peradi Tuntut Presiden Selesaikan Kasus BW di Profesi Advokat

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengadakan aksi di depan Istana negara pada Senin, (23/2/2015) dalam aksinya Peradi menuntut agar Presiden Jokowi dapat menghentikan kasus yang diterima Bambang Widjojanto (BW) di Bareskrim disebabkan dugaan kesaksian palsu saat menjadi pengacara dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin  Barat, Kalimantan Tengah karena permasalahan tersebut diselesaikan oleh Peradi yang memiliki kewenangan.

Pelaksanaan LHKPN dan UPG Tekan Pencegahan Korupsi di Kalangan Pemprov DKI

Kriminalisasi Pasal Gratifikasi

UU No.1/2015 Masih Rawan Politik Uang dan Praktek Korupsi dalam Pilkada