Lawan Korupsi Lewat Karya, ICW Berikan Penganugerahan Kepada Jurnalis Indonesia

Hadiah Koruptor: Vonis Korupsi Ringan, Pemerintah Tambah Beri Remisi

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor. 

ICW Rilis Tren Vonis Korupsi Semester II 2014

Indonesia Corruption Watch (ICW) Hari ini, Senin (16/3/2015) akan merilis hasil pantauan dan analisis data tren vonis korupsi. Konfrensi pers akan dilakukan di Kantor ICW di Kalibata dan disampaikan oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW.

Berikan Remisi Koruptor, Menkum HAM Tabrak Aturan PP 99/2012

Diketahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012. Menurutnya, tahanan korupsi juga memiliki hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

Penting! MA Harus Uji Putusan Hakim Sarpin

MA Harus Buat SEMA atau PERMA Putusan Praperadilan

Mahkamah Agung (MA) harus segara membuat Peraturan MA (PERMA)/ Surat Edaran MA (SEMA) terkait ruang lingkup praperadilan. Hal ini juga sebagai pembuktian putusan Hakim Sarpin atas penafsiran dalam kasus Budi Gunawan (BG).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melempar wacana agar setiap partai politik disubsidi Rp 1 triliun dari APBN. Wacana ini bisa menimbulkan polemik baru di tengah maraknya resistensi publik terhadap partai politik.

Bak gayung bersambut, usul Mendagri diamini oleh mayoritas politisi di DPR. Pada umumnya mereka setuju karena peningkatan subsidi negara dipandang sebagai langkah untuk mencegah korupsi kader partai akibat besarnya kebutuhan organisasi.

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian” adalah penggalan amar putusan praperadilan Budi Gunawan (pemohon). Hakim Sarpin mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Budi Gunawan sebagai ”tidak sah”.

Meskipun putusan tersebut tidak begitu mengagetkan, tetap saja putusan yang demikian menjadi pukulan telak terhadap pemberantasan korupsi. Putusan praperadilan memberikan peluang bagi koruptor untuk mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka mereka.

Rilis Media

Sepuluh Problem Keuangan Partai

 JIka Subsidi Ditingkatkan, Partai Harus Transparan dan Akuntabel

Beberapa hari yang lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan peningkatan dana bantuan APBN kepada partai sebesar Rp. 1 Triliun untuk setiap tahunnya. Wacana ini mulai menimbulkan reaksi dan polemik di tengah masyarakat.