Berantas Korupsi, ICW Harus Melibatkan Pemuka Agama

Terobosan Pemerintah Provinsi DKI dalam penerapan e-Budgeting dan e-Katalog merupakan upaya memperkecil pintu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dua sistem yang digagas di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini dinilai baik karena dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
 

Rencana KPK mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) disambut dengan isyarat penolakan oleh pimpinan MA melalui juru bicaranya Suhadi. Lima pimpinan KPK sebelumnya menemui Ketua MA Hatta Ali untuk membahas peluang KPK mengajukan PK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG).

Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta menandakan ketidaksiapan DPRD DKI untuk menciptakan  anggaran yang bersih, bebas dari korupsi dan tepat sasaran.

"DPRD DKI terlalu nyaman dengan masa lalu tanpa ada perdebatan," katanya saat ditemui dalam konfrensi pers di ICW, Senin (9/3/2015).

ICW mengungkap berbagai temuan indikasi penyimpangan dalam terkait penyusunan APBD DKI Jakarta. Diduga, penyimpangan pada pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya terjadi pada mata anggaran pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) yang ramai diberitakan media massa.

Rumah Aspirasi DPR Rawan Penyalahgunaan Fungsi

Mangkirnya Hakim Sarpin Rizaldi terhadap panggilan Komisi Yudisial (KY) menunjukan sikap tidak taat proses hukum. KY memanggil Hakim Sarpin dalam forum pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik setelah ia mengabulkan gugatan Budi Gunawan (BG).

Sejumlah kalangan menilai janggal putusan praperadilan yang diambil oleh Hakim Sarpin. Pasalnya, putusan tersebut dianggap menabrak sejumlah ketentuan hukum acara pidana. Tak hanya itu, keputusan yang diambil Hakim Sarpin berpotensi melanggar kode etik hakim.  

Dana Siluman APBD DKI 2015, Membuka Perjalanan Korupsi APBD sebelumnya

Berikan Kuda ‘Troya’ ke KPK, Mosi Tidak Percaya Kepada Ruki

Puluhan Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan SAPU koruptor mendatangi Gedung KPK untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK, khususnya Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, dalam menjalankan fungsi KPK memberantas korupsi serta kekecewaan masyarakat karena KPK telah menyerah dalam penuntasan kasus Budi Gunawan (BG) yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.