KPU Harus Menyesuaikan Fiskal Setiap Daerah
Menurunkan biaya kampanye merupakan ramuan untuk mereduksi praktek penyimpangan setelah kepala daerah terpilih. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat menyesuaikan kebutuhan kampanye setiap daerah.
"Kemampuan biaya kampanye setiap daerah berbeda. Karena biaya kampanye tinggi, kita tidak mau menjadi beban setelah terpilih," kata Kooridantor Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan di Kantor ICW, Selasa, (24/3/2015).
Ramai-ramai Rampok APBD DKI Jakarta
Kasus dana siluman di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 kembali terjadi di 2015. Hal tersebut terlihat dari Rancangan APBD (R-APBD) 2015 yang dilakukan pembahasanya di DPRD DKI Jakarta awal tahun 2015 lalu.
Temukan Titik Terang Remisi Koruptor, Besok ICW Adakan Diskusi Bersama Kemenkum HAM
Pengetatan remisi dan kelonggaran atas hukuman bagi koruptor yang diwacanakan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yassona Laoly mengundang pertanyaan besar, apakah kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) serius dalam memberantas korupsi? Terlebih program Nawa Cita Jokowi juga mengedepankan antikorupsi.
ICW Berharap Remisi dan Pembebasan Bersyarat Terpidana Dicabut
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong jaksa penuntut dan hakim untuk menuntut dan memutus pencabutan hak terpidana korupsi untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Pasalnya, sepanjang tahun 2014, kecenderungan pemidanaan bagi koruptor hanya 2 tahun 8 bulan.
Desak Pengadilan Sampaikan Hukuman Jera Koruptor, ICW Berikan Tren Vonis Korupsi 2014 ke MA
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan hasil pantauan tren vonis korupsi 2014 kepada Mahkamah Agung (MA) yang diterima oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung MA, Artidjo Alkostar. ICW berharap MA dapat mempertimbangkan beberapa rekomendasi yang disampaikan sebagai perbaikan peradilan di Indonesia.
Ketimpangan Hukum, Aparat Penegak Hukum Harus ‘Jernih’ Dalam Mengadili
Aparat penegak hukum seharusnya tidak bersikap diskriminatif dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini karena dapat berakibat terjadinya fenomena ketimpangan penindakan hukum di Indonesia.
BW: Hukum di Indonesia Tidak Membuat Jera Koruptor
Pimpinan nonaktif KPK Bambang Widjojanto menyatakan, hukum di Indonesia masih sangat lemah. Hukuman yang diberikan kepada para narapidana korupsi dinilai masih belum memberikan efek jera.
"Salah satu yang harus dicari terus menerus adalah bagaimana membangun efek jera bagi para koruptor," kata Bambang saat ditemui antikorupsi.org di Jakarta.