Berikan Remisi Koruptor, Menkum HAM Tabrak Aturan PP 99/2012
Diketahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012. Menurutnya, tahanan korupsi juga memiliki hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.
MA Harus Buat SEMA atau PERMA Putusan Praperadilan
Mahkamah Agung (MA) harus segara membuat Peraturan MA (PERMA)/ Surat Edaran MA (SEMA) terkait ruang lingkup praperadilan. Hal ini juga sebagai pembuktian putusan Hakim Sarpin atas penafsiran dalam kasus Budi Gunawan (BG).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melempar wacana agar setiap partai politik disubsidi Rp 1 triliun dari APBN. Wacana ini bisa menimbulkan polemik baru di tengah maraknya resistensi publik terhadap partai politik.
Bak gayung bersambut, usul Mendagri diamini oleh mayoritas politisi di DPR. Pada umumnya mereka setuju karena peningkatan subsidi negara dipandang sebagai langkah untuk mencegah korupsi kader partai akibat besarnya kebutuhan organisasi.
Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian” adalah penggalan amar putusan praperadilan Budi Gunawan (pemohon). Hakim Sarpin mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan KPK kepada Budi Gunawan sebagai ”tidak sah”.
Meskipun putusan tersebut tidak begitu mengagetkan, tetap saja putusan yang demikian menjadi pukulan telak terhadap pemberantasan korupsi. Putusan praperadilan memberikan peluang bagi koruptor untuk mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka mereka.
Rilis Media
Sepuluh Problem Keuangan Partai
JIka Subsidi Ditingkatkan, Partai Harus Transparan dan Akuntabel
Beberapa hari yang lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan peningkatan dana bantuan APBN kepada partai sebesar Rp. 1 Triliun untuk setiap tahunnya. Wacana ini mulai menimbulkan reaksi dan polemik di tengah masyarakat.
Penambahan Dana Partai Harus diiringi Transparasi
DPD Harus Kawal Pemberantasan Korupsi di Daerah
