Senin, 16 Maret, Indonesia Corruption Watch merilis hasil kajian tren vonis korupsi pada 2014. Secara garis besar tren vonis pada 2014 menggambarkan bahwa kerja institusi pengadilan tindak pidana korupsi tidak maksimal dalam menghukum terdakwa korupsi.

Tidak maksimalnya kinerja pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) tampak dalam bobot penghukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa korupsi. Setidaknya ada lima permasalahan utama yang menjadi catatan penting dalam tren vonis 2014.

Lemahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi celah penyusupan anggaran yang dilakukan oknum DPRD. Hal ini disebabkan tidak tertampungnya aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah.

Terkait rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2015, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengadakan konferensi pers di Kantor ICW, Kamis (2/4/2015) pukul 13.00. Konferensi pers ini bertujuan memberikan rekomendasi kepada DPR dalam merancang dan menetapkan RUU KUHP dapat lebih revolusioner.

Dalam pertemuan Halaqoh Kebangsaan yang dihadiri para pimpinan pondok pesantren se-Jawa Timur (Jatim) dan tokoh-tokoh penggiat antikorupsi, diusulkan hukuman seberat-beratnya, pemiskinan dan sanksi sosial, serta menolak pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi para koruptor. Pasalnya, upaya pemberantasan korupsi dirasa semakin melemah. Hal ini juga dirasakan oleh pimpinan dan warga Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan pemimpin pesantren Jatim lainnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menerima penghargaan atas peran aktifnya mendukung pelayanan publik prima untuk Indonesia tanpa maladministrasi, dari Lembaga Negara Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Koalisi masyarakat sipil menilai penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus payment gateway sebagai puncak rangkaian kriminalisasi terhadap KPK dan pendukungnya.

Bareskrim Mabes Polri menetapkan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum HAM) Denny Indrayana sebagai ditetapkan sebagai menjadi tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri, dalam dugaan kasus korupsi proyek penyelenggaraan pembayaran pengurusan paspor secara elektronik (payment gateway) di Kemenkum HAM 2014 oleh Bareskrim Mabes Polri.