Akibat dari alih fungsi hutan ke perkebunan kelapa sawit pada periode 2013-2014, berpotensi merugikan keuangan negara dari penerimaan bukan pajak sebesar Rp 349,34 miliar. Potensi kerugian ini melibatkan empat perusahaan dari tiga Provinsi yaitu Kalimantan Barat (Kalbar), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Aceh. Hal tersebut disampaikan oleh Staf divisi Monitoring dan Analisa Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) R. Mouna Wasef dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh Sawit Watch pada Minggu, 26/4/2015.
Tak ada yang lebih fantastis daripada kasus dugaan korupsi pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) Jakarta. Betapa tidak, kerugian negara karena akibat kasus ini ditaksir mencapai Rp 186,4 miliar. Inilah kasus korupsi disektor pendidikan terbesar yang pernah disidik oleh APH (Aparat Penegak Hukum) sampai saat ini.
Kepercayaan publik kepada korps Bhayangkara kian rendah akibat pelantikan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Polri (Wakapolri). Stabilitas sosial-ekonomi dan politik akan terganggu dan terancam akibat lembaga penegak hukum dipimpin oleh sosok yang tidak ‘bersih’.
"Kredibilitas Polri dimata masyarakat akan menurun," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monotoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Kamis (23/4/2015).
Sosiolog Tamrin Amal Tomagola menegaskan telah terjadi modus komunikasi yang berbeda antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Polri (Kapolri) Badrodin Haiti dalam pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Wakil Polri (Wakapolri). Dalam hal ini, Kapolri dan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti) cenderung melecehkan arahan Presiden.
