Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-7-7
POKOK BERITA:
“Jaksa Agung Tolak Restui Jaksa KPK”
http://koran.tempo.co/konten/2015/07/07/377191/Jaksa-Agung-Tolak-Restui-Jaksa-KPK
Tempo, Selasa, 7 Juli 2015
Jaksa Yudi Kristiana terancam gugur dari seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebab, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak memberi izin kepada jaksa yang kini bertugas di KPK itu.
“Penyidik KPK Dibekali Senjata Api Lagi”
http://print.kompas.com/baca/2015/07/07/Penyidik-KPK-Dibekali-Senjata-Api-Lagi Kompas, Selasa, 7 Juli 2015
Teror yang dialami salah seorang penyidiknya, Afief Yulian Miftach, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil keputusan untuk membekali penyidiknya dengan senjata api lagi. Selama ini, meski melekat sebagai salah satu perlengkapan penyidik KPK, senjata api relatif tak pernah digunakan.
“Suap Sengketa Pilkada, KPK Tahan Bupati Empat Lawang & Istri”
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150707014714-12-64779/suap-sengketa-pilkada-kpk-tahan-bupati-empat-lawang-istri/ CNN, Selasa, 7 Juli 2015
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Empat Lawang, Budi Antoni Aljufri dan istrinya, Suzannna Budi Antoni, usai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Senin (6/7). Keduanya ditahan karena diduga menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar untuk mempengauhi putusan perkara dan telah memberikan keterangan palsu saat bersaksi untuk Akil di Pengadilan Tipikor.
“Kejaksaan Selidiki Indikasi Korupsi Alat Olah Raga Kemenpora”
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/647569-kejaksaan-selidiki-indikasi-korupsi-alat-olah-raga-kemenpora Viva News, Selasa, 7 Juli 2015
Kejaksaan Agung menyelidiki indikasi korupsi dalam pengadaan alat olah raga berupa sport science di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) senilai Rp76,2 miliar. Kejaksaan telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini yaitu Rino Lade (Direktur Utama PT Artha Putra Arjuna) dan Brahmantory (mantan Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Olah Raga Kemenpora).
“Pemerintah Dipersilakan Pakai Mobil Sitaan dari Koruptor'”
Okezone, Selasa, 7 Juli 2015
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Bengkulu, mengizinkan pemerintah setempat memakai mobil sitaan hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka koruptor. Izin diberikan untuk mendukung kinerja pemerintah daerah.
“Ajukan Praperadilan, Bupati Morotai Tolak Diperiksa KPK”
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/07/1235167/Ajukan.Praperadilan.Bupati.Morotai.Tolak.Diperiksa.KPK Kompas, Selasa, 7 Juli 2015
Bupati Morotai Rusli Sibua tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai tersangka. Alasan Rusli enggan memenuhi panggilan KPK karena telah mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 7 Juli 2015
BAGIKAN
