Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Satu padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) mendesak Mahkamah Konstitusi agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 'buka-bukaan' terhadap rekaman yang menyebutkan adanya rencana kriminalisasi dan pelemahan lembaga antirasuah tersebut.
Pada 25 Mei 2015, Novel Baswedan menyampaikan kesaksiannya dalam sidang uji materi pasal 32 ayat (2) UU KPK di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesaksiannya, Novel menyebutkan bahwa, ada rekaman yang menunjukkan adanya upaya kriminalisasi, intimindasi, dan ancaman terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Namun, penyidik harus mengantongi surat perintah penangkapan. Hal tersebut diutarakan oleh Chairul Huda selaku saksi ahli dari termohon (kepolisian) dalam sidang praperadilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, Jum'at (5/6/2015) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).
Salah satu kuasa hukum Novel Baswedan, Julius Ibrani, mengatakan ada dugaan pemalsuan dokumen yang dijadikan barang bukti oleh termohon (Polri), yaitu dokumen terkait pemeriksaan disiplin Novel Baswedan yang menyebabkan dirinya ditahan selama 7 hari. Julius mempertegas bahwa diduga dokumen tersebut adalah palsu. Hal ini disebabkan barang bukti yang dibawa termohon bukanlah dokumen asli, melainkan dokumen fotocopy yang di-fotocopy kembali.
POKOK BERITA:
“Baru Dibuka Setengah Jam, 2 Orang Mendaftar Calon Ketua KPK”
Tempo, Jumat, 5 Juni 2015
Pemerintah mengklaim bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadan Haji (BPIH) tahun 2015 turun sebesar US$ 502 atau Rp 6,5 juta. Namun, dari kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak ada penurunan BPIH 2015, bahkan sebagian komponen biaya haji cenderung meningkat.
POKOK BERITA:
“KPK Disarankan Minta Fatwa MA”
Tempo, Kamis, 4 Juni 2015
KPK disarankan meminta pendapat MA tentang penjelasan syarat menjadi penyidik KPK. Syarat ini bisa difatwakan oleh MA. Tetapi juru bicara MA berkata MA hanya bisa berpendapat mengenai hukum acara sidang pengadilan, tidak bisa mengeluarkan fatwa organisasi lain.
“Novel Bawa 77 Bukti Tangkis Tuduhan Polri”
Kamis, (4/6/2015) Dalam rangka proses pembelajaran gerakan antikorupsi, 16 peserta Sekolah Anti Korupsi (Sakti) Tangerang melakukan kunjungan ke Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Kalibata. Selain mengatahui latar belakang ICW, kunjungan Sakti diharapkan dapat menjawab pertanyaan terkait kelembagaan ICW dan gerakan antikorupsi secara umum. Demikian dikatakan oleh Program Manager Sakti Tangerang Raya Beno Novit.
POKOK BERITA:
“Kalla Dinilai Tak Anti-Korupsi”
Presiden lumayan menunjukkan komitmen pada pemberantasan korupsi.
Tempo, Rabu, 3 Juni 2015
Kalla dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi dalam sejumlah pernyataannya yang mendukung langkah Budi Waseso untuk tidak melaporkan LHKPN. Ade Irawan, wakil koordinator ICW, meminta Kalla menunjukkan komitmen dan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi, seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
Pengunaan delik pidana dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita terhadap Indonesia Corruption Watch (ICW) dinilai akan menghancurkan iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice (ICJR) Supriyadi W. Eddyono dalam pers rilis yang diterima antikorupsi.org
