15
Jun
POKOK BERITA:
“Jangan Ada Kesan Wakil Lembaga di KPK”
http://print.kompas.com/baca/2015/06/13/Jangan-Ada-Kesan-Wakil-Lembaga-di-KPK
Kompas, Minggu, 14 Juni 2015
15
Jun
Salah satu kuasa hukum Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar menyatakan, putusan praperadilan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) telah di luar nalar hukum, menyimpang dan tidak mendasar. Oleh karena itu, dirinya mencabut permohonan sidang praperadilan Bambang Widjojanto di PN Jaksel.
12
Jun
Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-6-12 5.30 p.m. WIB
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 12 Juni 2015
POKOK BERITA:
“Kejagung Berencana Ambil Alih Kasus Dahlan”
http://print.kompas.com/baca/2015/06/12/Kejagung-Berencana-Ambil-Alih-Kasus-Dahlan
Kompas, Jumat, 12 Juni 2015
12
Jun
Pansel KPK telah membuka pendaftaran hingga 24 Juni 2015 bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam pencalonan sebagai kandidat pimpinan KPK. Selain telah membuka pendaftaran, Pansel KPK juga aktif bertemu dengan berbagai kalangan untuk mendapatkan dukungan, masukan dan saran atas proses seleksi. Tujuannya supaya calon pemimpin KPK yang terpilih merupakan kandidat yang bisa memenuhi harapan publik, tantangan dan kebutuhan KPK kedepan serta agenda pemberantasan korupsi yang lebih efektif.
12
Jun
Indonesia telah memiliki 212 hakim yang telah tersertifikasi oleh Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara sumberdaya alam (sda) di Indonesia. Hakim Agung Kamar Perdata MA Agung Sumanatha menyatakan, diharapkan para hakim tersebut selalu mengimplementasikan pelatihan dan program yang telah diajarkan kepada mereka.
12
Jun
Indonesia masih memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR) dalam menyelesaikan masalah penyelamatan sumberdaya alam (sda). Dalam hal ini aparat penegak hukum dinilai masih berjalan 'sendiri-sendiri' untuk melakukan penindakan penyelamatan sda.
12
Jun
Dana aspirasi yang diminta oleh anggota parlemen sebesar Rp 20 miliar per orang disinyalir merupakan lahan basah bagi oknum DPR yang akan 'mengutip' uang dari proyek-proyek pemerintah nantinya. Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz.
"Ini momentumnya pas, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang lemah yang akan berefek pada pengawasan yang lemah pula, maka rentan dimanfaatkan," kata Donal di Kantor ICW, Kamis (11/6/2015).
11
Jun
POKOK BERITA:
“Agenda Nasional: Revisi KUHP dan KUHAP Mungkin Tertunda”
http://www.thejakartapost.com/news/2015/06/11/national-scene-kuhp-kuhap-revisions-may-be-delayed.html Jakarta Post, Kamis, 11 Juni 2015
Menteri Hukum dan HAM RI mengatakan revisi KUHP dan KUHAP tampaknya akan tertunda lagi hingga tahun depan. Revisi ini sudah terlambat dari tenggat waktu seharusnya, hingga menyebabkan kinerja KPK terhambat contohnya dalam sidang praperadilan.
11
Jun
Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berharap uji materi Pasal 32 Ayat 2 UU KPK diharapkan dapat kembali menjadi magnet orang-orang yang memiliki integritas untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK, yang kini telah digelar oleh panitia seleksi (pansel ) KPK sampai 24 Juni 2015 mendatang.
Pasal 32 Ayat 2 UU KPK menyatakan pimpinan diberhentikan sementara jika menjadi tersangka tindak pidana kejahatan. Bambang menyatakan, pasal tersebut justru tidak melindungi pimpinan sebagai barisan depan pemberantasan korupsi.