Penolakan terhadap permintaan dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per orang dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) oleh DPR masih terus dilakukan. Kali ini Koalisi Kawal Anggaran melakukan ‘ngabuburit’ sambil menggelar aksi orasi dan teaterikal di depan pintu utama DPR MPR RI Senayan, Kamis (18/6/2015).
Bareskrim Polri dan Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi dua lembaga publik peradilan yang memiliki keterbukaan informasi yang masih buruk. Hal ini disebabkan kualitas informasi yang diberikan ke publik belum maksimal.
“KPK: Penyadapan Jadi Alat Bukti Utama Ungkap Kasus Korupsi”
http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/08501971/KPK.Penyadapan.Jadi.Alat.Bukti.Utama.Ungkap.Kasus.Korupsi Kompas, Kamis, 18 Juni 2015
Dari seluruh badan publik milik pemerintah, hanya 49,19% yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menandakan belum efektifnya penerapan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) selama tujuh tahun kebelakang.
Mahkamah Agung (MA) harus segera mengeluarkan standarisasi hukum acara praperadilan. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono mengatakan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bisa dimaknai sebagai bentuk konsistensi hukum acara praperadilan.
POKOK BERITA:
“Presiden Tidak Tahu Rencana Revisi”
http://print.kompas.com/baca/2015/06/17/Presiden-Tidak-Tahu-Rencana-Revisi
Kompas, Rabu, 17 Juni 2015
Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan, Mahkamah Agung harus menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam menyelesaikan polemik putusan hakim praperadilan dalam memutus perkara. Hal tersebut juga menyikapi Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No 21/PUU/XII/2014 yang manambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan.
POKOK BERITA:
“Polri Dorong Tiga Nama Jadi Pimpinan KPK”
http://print.kompas.com/baca/2015/06/16/Pansel-Tak-Wajib-Meloloskan
Kompas, Selasa, 16 Juni 2015
Seleksi calon pimpinan Komisi Yudisial (KY) tahap dua menyisihkan 35 orang dari 75 orang. Diantara para calon pimpinan KY yang lolos seleksi, terdapat nama mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono dan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Barat Emmy Mustafa.
"Nama-nama seperti Harjono, KPT Jabar Bu Emmy, Prof Sudjito dari UGM lolos ke seleksi berikutnya," ujar Anggota Pansel KY, Asep Rahmat Fajar di Gedung Setneg, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Keinginan Ketua DPR RI Setya Novanto yang mau menjadikan DPR sebagai 'DPR modern' dinilai cenderung menipu. Karena DPR menjadikan alasan tersebut untuk merancang 'proyek' yang tidak sesuai amanat rakyat.
Hal tersebut disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat konferensi pers Koalisi Kawal Anggaran tolak Dana Aspirasi, di Kantor ICW, Selasa (16/6/2015)
