Dari seluruh badan publik milik pemerintah, hanya 49,19% yang telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini menandakan belum efektifnya penerapan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) selama tujuh tahun kebelakang.
Mahkamah Agung (MA) harus segera mengeluarkan standarisasi hukum acara praperadilan. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W Eddyono mengatakan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bisa dimaknai sebagai bentuk konsistensi hukum acara praperadilan.
POKOK BERITA:
“Presiden Tidak Tahu Rencana Revisi”
http://print.kompas.com/baca/2015/06/17/Presiden-Tidak-Tahu-Rencana-Revisi
Kompas, Rabu, 17 Juni 2015
Hakim Agung Gayus Lumbuun menegaskan, Mahkamah Agung harus menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam menyelesaikan polemik putusan hakim praperadilan dalam memutus perkara. Hal tersebut juga menyikapi Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) No 21/PUU/XII/2014 yang manambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sebagai obyek praperadilan.
POKOK BERITA:
“Polri Dorong Tiga Nama Jadi Pimpinan KPK”
http://print.kompas.com/baca/2015/06/16/Pansel-Tak-Wajib-Meloloskan
Kompas, Selasa, 16 Juni 2015
Seleksi calon pimpinan Komisi Yudisial (KY) tahap dua menyisihkan 35 orang dari 75 orang. Diantara para calon pimpinan KY yang lolos seleksi, terdapat nama mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono dan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Jawa Barat Emmy Mustafa.
"Nama-nama seperti Harjono, KPT Jabar Bu Emmy, Prof Sudjito dari UGM lolos ke seleksi berikutnya," ujar Anggota Pansel KY, Asep Rahmat Fajar di Gedung Setneg, Jl Veteran, Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Keinginan Ketua DPR RI Setya Novanto yang mau menjadikan DPR sebagai 'DPR modern' dinilai cenderung menipu. Karena DPR menjadikan alasan tersebut untuk merancang 'proyek' yang tidak sesuai amanat rakyat.
Hal tersebut disampaikan peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat konferensi pers Koalisi Kawal Anggaran tolak Dana Aspirasi, di Kantor ICW, Selasa (16/6/2015)
Hari ini, Senin 15 Juni 2015, seharusnya adalah sidang perdana dengan agenda membacakan permohonan Pra Peradilan. Tetapi setelah mempertimbangkan berbagai aspek, serta atas persetujuan dari klien kami Bambang Widjoyanto Penasehat Hukum menyatakan mencabut Permohonan Pra Peradilan atas tidak sahnya Penangkapan dan Penetapan tersangka terhadap Bambang Widjoyanto yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri.
DPR kembali mewacanakan adanya dana pembangunan dapil atau dana aspirasi. Usulan yang pernah sempat menjadi polemik pada 2010 lalu ini kembali digulirkan untuk masuk dalam RAPBN 2016. Usulan ini bahkan disertai dengan peningkatan besaran, dari Rp 15 Miliar per anggota DPR per tahun menjadi Rp 20 Miliar per anggota per tahun.
Koalisi Kawal Anggaran menolak dengan tegas dana aspirasi yang diminta anggota parlemen sebesar Rp 20 miliar per orang. Hal ini dinilai melanggar kewajiban DPR yang bertugas sebagai pembuat undang-undang, pembahas dan pengawas anggaran, bukan pengeksekusi anggaran.
