POKOK BERITA:
“Tersangka Baru Segera Ditetapkan”
Kompas, Kamis, 28 Mei 2015
Setelah seniman Mandra Naih ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik sedang mencari tersangka baru. Kasus yang menimpa Mandra adalah kasus dugaan korupsi dalam proses pengadaan paket siap siar untuk TVRI pada tahun 2012, dengan nilai proyek Rp 47,8 miliar.
“Tersangka Bisa Disidik Ulang”
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) layak dinobatkan sebagai 'kuburan' bagi pemberantasan korupsi. Citra tersebut patut diberikan karena tiga terpidana dugaan korupsi KPK yang mengajukan praperadilan di PN Jaksel dikabulkan dengan menyalahi berbagai ketetapan Baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ketiga kalinya kandas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ironisnya KPK “kalah” tidak dalam pemeriksaan perkara pokok di Pengadilan Tipikor namun dalam proses praperadian di PN Jaksel.
Ketiga tersangka korupsi yang akhirnya berhasil mengalahkan KPK melalui putusan praeradilan PN Jaksel adalah Komjen Pol Budi Gunawan (Ketua Lemdikpol Polri), Ilham Arief Sirajuddin (Walikota Makassar), dan terakhir Hadi Poernomo (mantan Dirjen Pajak).
POKOK BERITA:
“Kesempatan Terbuka”
Pansel Pimpinan KPK Diminta Proaktif Mencari Calon
Panitia seleksi membuka seluas-luasnya pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5-24 Juni. Panitia tidak membatasi jumlah pendaftar. Panitia bahkan tidak mempersoalkan nama-nama titipan tokoh, masyarakat, atau kelompok masyarakat.
Kompas, Rabu, 27 Mei 2015
Indonesia Corruption Watch (ICW) menepis pernyataan ahli hukum pidana Romli Atmasasmita dalam akun twitternya @romliatma yang menuding bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi ini diduga menerima dana dari APBN melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Selasa (26/5/2015).
Bulletin Anti-Korupsi: Update 2015-5-26 5.30 p.m. WIB
Informasi pada pukul 17:30 WIB, 25 Mei 2015
POKOK BERITA:
“Polisi Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan Novel”
Tempo, Selasa, 26 Mei 2015
Kuasa hukum Kepolisian RI tidak hadir dalam sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan penyidik KPK, Bovel Baswedan. Kuat dugaan bahwa Kepolisian tak hadir dengan utjuan mengulur waktu agar kasus Novel dilimpahkan ke Kejaksaan, hingga praperadilan bisa digugurkan.
Mengawal Pemerintahan Baru
Ada dua peristiwa penting yang terjadi di tahun 2014. Pertama, pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Keduanya merupakan ajang bagi rakyat untuk unjuk kekuasaan. Dalam pemilu rakyat bisa menghukum penguasa yang korup sekaligus mempromosikan orang-orang berkualitas dan berintegritas sebagai gantinya.
Senin, 25 Mei 2015
Kompas, hal 1:
KPK Rawan Dikriminalisasi: “Polri dan Kejaksaan Siap Bantu Panitia Seleksi Telusuri Rekam Jejak Calon”
Seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019 patut dijadikan momentum untuk memperkuat KPK. Selama ini, pimpinan lembaga anti rasuah itu rawan dikriminalisasi, antara lain dengan dijadikan tersangka hingga harus nonaktif.
Dalam seminggu terakhir Presiden Jokowi didesak mempercepat pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelompok masyarakat sipil termasuk ICW menuntut agar nama – nama calon Panitia Seleksi segera diumumkan.
