Revisi PP 99/2012, Pemerintah Perlemah Peradilan di Indonesia

Monday, 24 August 2015 - 00:00

Jakarta, antikorupsi.org - Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi yang bisa dilakukan oleh para pemegang tumpuk kekuasaan. Meski demikian, regulasi yang mengatur pemberian remisi malah semakin melonggar. Sekalipun korupsi menjadikan rakyat menjadi miskin turun-temurun, namun efek hukuman bagi para terpidana korupsi juga tidak semakin menjerakan.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) ada dua regulasi yang mengatur pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ,yaitu PP No.28/2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32/1999 serta PP No 99/2012 atas perubahan kedua PP No 32/1999.

Adanya Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) yang dikeluarkan pada 12 Juli 2013 menyebutkan bahwa PP No 99/2012 diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkotika, kejahatan transnasional, terorisme, kejahatan HAM yang putusan pidananya telah diputus tetap setelah tanggal pengesahan PP No 99/2012 yaitu 12 November 2012.

Hal itu mengisyaratkan, akibat dari pemberlakuan PP No 99/2012 hanya menciptakan diskriminatif karena hanya berlaku bagi ‘koruptor baru’. Sedangkan ‘koruptor lama’ tetap bisa menerima remisi dengan persyaratan yang lebih longgar.

Akibat syarat pemberian remisi saat ini dirasa sangat ketat, pemerintah melalui MenkumHAM Yasonna Laoly memberikan isyarat akan melakukan peninjauan kembali atas PP 99/2012. Tentunya ide tersebut sangat berseberangan dengan komitmen Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam Nawacita yang berupaya memberantas korupsi secara masif.

Tidak sedikit para politisi yang menjadi terpidana korupsi. Dari data yang dimiliki ICW, ada 23 kasus terpidana korupsi yang melibatkan politisi sejak 2013 lalu. Maka patut dicurigai apakah gagasan untuk merevisi PP No 99/2012 merupakan ide murni MenkumHAM atau kepentingan Jokowi ataukah ada kepentingan lainya? Jika dilihat Yasonna merupakan kader partai berlambang banteng yang saat ini sedang berkuasa. Saat ini tidak sedikit kader partai PDI-P yang menjadi koruptor.

Oleh karena itu Emerson berpendapat jika pemerintah berdalih karena masalah sinergi dan komunikasi yang belum lancar antar MenkumHAM dan penegak hukum dalam mekanisme pemberian remisi, maka solusinya adalah perbaikan koordinasi antar lembaga, bukan malah merubah peraturan tersebut.

DAFTAR TERDAKWA/TERPIDANA PERKARA KORUPSI DARI POLITISI ATAU KADER PARPOL

YANG DIVONIS PENGADILAN PADA TAHUN 2013-2015

No	Terdakwa/Terpidana	Asal Partai	Kasus	Vonis	Waktu Vonis	Perkiraaan Bebas jika tanpa Remisi-Pembebasan Bersyarat	Instansi yang tangani
1.	Luthfi Hasan Ishaq, anggota DPR RI -Presiden PKS	PKS	Korupsi terkait impor daging sapi dan pencucian uang	18 tahun	15 Sept 2014	2032	KPK
2.	Jamal lulail Yunus, Dosen FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	PKS	pengadaan tanah untuk pembangunan kampus 2 Universitas Islam Negeri Malang (UIN)	5,5 tahun	24 Nov 2014	2019	Kejaksaan
3.	HambitBintih, Bupati Non aktif	PDIP	Suap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Gunung Mas Kalteng	4 tahun	27 Maret 2014	2018	KPK
4.	EmirMoeis, anggota DPR RI	PDIP	Dugaan Suap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung	3 tahun	14 April 2013	2016	KPK
5.	RomiHerton, walikota palembangnon aktif	PDIP	menyuap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Kota Pelembang	6 tahun	9 Maret 2015	2021	KPK
6.	Rina Iriani, Mantan Bupati Karanganyar	PDIP	Subsidi perumahan Griya Lawu Asri tahun 2007-2008	6 tahun	17 Feb 2015	2021	Kejaksaan
7.	Zulkarnain Djabar, anggota DPR RI	Golkar	Proyek Pengadaan Alquran dan laboraturium di Kementrian Agama	15 tahun	31 Mei 2013	2028	KPK
8.	Akil Mochtar, mantan Ketua MK	Golkar	Suap dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi	Seumur hidup	Feb 2015	-	KPK
9.	Rusli Zainal, Gubernur Riau non aktif	Golkar	Dugaan korupsi proyek pelaksaanaan PON di Riau dan Korupsi kehutanan	14 tahun	17 Nov 2014	2028	KPK
10.	ChairunNissa, anggota DPR RI	Golkar	Suap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Gunung Mas Kalteng	4 tahun	27 Maret 2014	2018	KPK
11.	ArmanBatalipu, Bupati Buol non aktif	Golkar	menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 3 miliar dari PT Hardaya Inti Plantation	7,5 tahun	Februari 2013	2020	KPK
12.	Ratu AtutChoisiyah, Gubernur Banten non aktif	Golkar	menyuap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Lebak	7 tahun	Februari 2015	2022	KPK
13.	TubagusChaerudin, pengusaha	Golkar	menyuap Ketua MK Akil Mochtar dalam Sengketa Pilkada Lebak	7 tahun	Februari 2015	2022	KPK
14.	M. Nazaruddin, anggota DPR RI	Demokrat	Suap wisma Atlet	7 tahun	Januari 2013	2020	KPK
15.	AnggelinaSoundakh, anggota DPR RI	Demokrat	Proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.	12 tahun	Nov 2013	2025	KPK
16.	Andi Malaranggeng, Mantan Menteri	Demokrat	Proyek pembangunan sekolah olahraga Hambalang	4 tahun	Oktober 2014	2018	KPK
17.	AnasUrbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat	Demokrat	Proyek Hambalang	8 tahun	24 Sept 2014	2022	KPK
18.	Dada Rosada, Mantan Walikota Bandung	Demokrat	Dana bansos Pemkot Bandung	10 tahun	28 April 2014	2024	KPK
19.	Wa Ode Nurhayati, anggota DPR RI	PAN	suap terkait pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan dugaan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang sebesar Rp 50,5 miliar.	6 tahun	28 Mei 2013	2019	KPK
20.	Marwan Ibrahim, Wakil Bupati Pelalawan	PAN	Pengadaan lahan perkantoran Bhakti Praja	6 tahun	18 Feb 2015	2021	Kejaksaan
21.	Rahmat Yasin, Bupati Bogor non aktif	PPP	Suap pemberian izin rekomendasi tukar menukar kawasasn hutan dengan PT Bukit Jonggol Asri	7,5 tahun	27 Nov 2014	2022	KPK
22.	I WayanSukaja, Caleg dari Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura	dana bantuan sosial di Kabupaten Tabanan, Bali, senilai Rp 455 juta.	4 tahun	2 Mei 2013	2017	Kejaksaan

(Ayu-Abid)

DAFTAR%20TERDAKWA.pdf (130.12 KB)

Revisi PP 99/2012, Pemerintah Perlemah Peradilan di Indonesia

BAGIKAN

INDONESIA CORRUPTION WATCH

IKUTI KAMI

DOKUMEN

ICW tidak membuka cabang di daerah. Kami bekerja bersama Jaringan Anti-Korupsi nasional.