Penghargaan Karya Jurnalistik 2014, Kembalikan Semangat Pers Dalam Pemberitaan Independen
Penganugerahan karya jurnalistik 2014 yang diselenggarakan Indonesia Corruption Watch (ICW) Selasa (17/3/2015) di Gedung Usmar Ismail berlangsung sukses. Sejumlah tokoh antikorupsi seperti Pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto, tokoh perempuan Nahdatul Ulama (NU) Shinta Nuriyah Wahid, Bimbim dan Ridho Slank juga ikut memeriahkan.
Pernyataan Pers
PENGUMUMAN FINALIS DAN PEMENANG LOMBA KARYA JURNALISTIK ANTIKORUPSI 2014
Sebagai apresiasi kepada insan media atau jurnalis, maka Indonesia Corruption Watch (ICW) berinisiatif untuk mengadakan perlombaan Karya Jurnalistik Antikorupsi 2014 terhadap jurnalis atau pewarta yang karya jurnalistiknya memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan korupsi, khususnya memberitakan ataupun melakukan investigasi suatu perkara atau isu korupsi selama tahun 2014.
Lawan Korupsi Lewat Karya, ICW Berikan Penganugerahan Kepada Jurnalis Indonesia
Hadiah Koruptor: Vonis Korupsi Ringan, Pemerintah Tambah Beri Remisi
Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor.
ICW Rilis Tren Vonis Korupsi Semester II 2014
Indonesia Corruption Watch (ICW) Hari ini, Senin (16/3/2015) akan merilis hasil pantauan dan analisis data tren vonis korupsi. Konfrensi pers akan dilakukan di Kantor ICW di Kalibata dan disampaikan oleh Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW.
Berikan Remisi Koruptor, Menkum HAM Tabrak Aturan PP 99/2012
Diketahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012. Menurutnya, tahanan korupsi juga memiliki hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.
MA Harus Buat SEMA atau PERMA Putusan Praperadilan
Mahkamah Agung (MA) harus segara membuat Peraturan MA (PERMA)/ Surat Edaran MA (SEMA) terkait ruang lingkup praperadilan. Hal ini juga sebagai pembuktian putusan Hakim Sarpin atas penafsiran dalam kasus Budi Gunawan (BG).
