Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta menandakan ketidaksiapan DPRD DKI untuk menciptakan anggaran yang bersih, bebas dari korupsi dan tepat sasaran.
"DPRD DKI terlalu nyaman dengan masa lalu tanpa ada perdebatan," katanya saat ditemui dalam konfrensi pers di ICW, Senin (9/3/2015).
ICW mengungkap berbagai temuan indikasi penyimpangan dalam terkait penyusunan APBD DKI Jakarta. Diduga, penyimpangan pada pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya terjadi pada mata anggaran pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) yang ramai diberitakan media massa.
Rumah Aspirasi DPR Rawan Penyalahgunaan Fungsi
Mangkirnya Hakim Sarpin Rizaldi terhadap panggilan Komisi Yudisial (KY) menunjukan sikap tidak taat proses hukum. KY memanggil Hakim Sarpin dalam forum pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik setelah ia mengabulkan gugatan Budi Gunawan (BG).
Sejumlah kalangan menilai janggal putusan praperadilan yang diambil oleh Hakim Sarpin. Pasalnya, putusan tersebut dianggap menabrak sejumlah ketentuan hukum acara pidana. Tak hanya itu, keputusan yang diambil Hakim Sarpin berpotensi melanggar kode etik hakim.
KPK Tetap Laksanakan Fungsi Sesuai UU, Instruksi Presiden Tidak Perlu Diindahkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur pemberantasan korupsi, yang lebih mengutamakan pencegahan. ICW menilai bahwa Inpres tersebut tidak akan berpengaruh pada kerja KPK dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak korupsi di Indonesia.
Dana Siluman APBD DKI 2015, Membuka Perjalanan Korupsi APBD sebelumnya
Berikan Kuda ‘Troya’ ke KPK, Mosi Tidak Percaya Kepada Ruki
Puluhan Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan SAPU koruptor mendatangi Gedung KPK untuk menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan KPK, khususnya Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki, dalam menjalankan fungsi KPK memberantas korupsi serta kekecewaan masyarakat karena KPK telah menyerah dalam penuntasan kasus Budi Gunawan (BG) yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.
Kunjungan UMY ke ICW Perluas Wawasan Gerakan Antikorupsi Anak Muda
Selasa siang, 3/3/2015 Kantor ICW kedatangan tamu para generasi muda mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dalam kunjungannya, mahasiswa-mahasiswi ini terlihat antusias dan tertarik untuk mengetahui kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kunjungan ini dihadiri oleh 88 mahasiswa UMY dan diterima oleh koordinator Baru ICW, Adnan Topan Husodo, dan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah.
Gebrakan Plt KPK Melumpuhkan Kewenangan KPK
Baru menjabat sebagai Plt Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki telah melakukan terobosan dengan melimpahkan perkara Budi Gunawan (BG) ke Kejaksaan Agung. Hal ini dipastikan mengecewakan serta memberikan pesan buruk kepada publik dan koalisi masyarakat sipil antikorupsi karena mereka merasa KPK akan terus dilemahkan.
Karangan Bunga Sebagai Bentuk Kekecewan Publik Kepada Ruki
Siang tadi (Selasa, 3/3/2015) Koalisi Pemantau Peradilan memberikan karangan bunga kepada KPK. Karangan bunga ini sebagai bentuk kekecewaan atas keputusan yang diambil oleh Plt Pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan. Karangan bunga ini juga sekaligus memberikan dukungan agar KPK tetap bisa menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi di Indonesia.
