Penambahan Dana Partai Harus diiringi Transparasi
DPD Harus Kawal Pemberantasan Korupsi di Daerah
Berantas Korupsi, ICW Harus Melibatkan Pemuka Agama
Terobosan Pemerintah Provinsi DKI dalam penerapan e-Budgeting dan e-Katalog merupakan upaya memperkecil pintu korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dua sistem yang digagas di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini dinilai baik karena dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat.
Rencana KPK mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) disambut dengan isyarat penolakan oleh pimpinan MA melalui juru bicaranya Suhadi. Lima pimpinan KPK sebelumnya menemui Ketua MA Hatta Ali untuk membahas peluang KPK mengajukan PK atas putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG).
Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, perseteruan antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta menandakan ketidaksiapan DPRD DKI untuk menciptakan anggaran yang bersih, bebas dari korupsi dan tepat sasaran.
"DPRD DKI terlalu nyaman dengan masa lalu tanpa ada perdebatan," katanya saat ditemui dalam konfrensi pers di ICW, Senin (9/3/2015).
ICW mengungkap berbagai temuan indikasi penyimpangan dalam terkait penyusunan APBD DKI Jakarta. Diduga, penyimpangan pada pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan DKI Jakarta tidak hanya terjadi pada mata anggaran pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) yang ramai diberitakan media massa.
Rumah Aspirasi DPR Rawan Penyalahgunaan Fungsi