Pernyataan Pers

SIKAP PRESIDEN SOAL CALON KAPOLRI DAN PLT PIMPINAN KPK MASIH KOMPROMI: MELEGAKAN MESKI BELUM MENGGEMBIRAKAN!

Presiden Joko Widodo, Rabu (18/2) siang akhirnya membuat dua keputusan berkaitan dengan kisruh KPK dengan POLRI. Pertama, membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Jokowi kemudian menunjuk Komjen Badrodin Haiti yang kini menjadi  Wakil Kapolri sebagai calon Kapolri untuk selanjutnya meminta persetujuan dari DPR.  

Laporkan Pelanggaran HAM Bambang Widjojanto, KontraS dan ICW Laporkan Bareskrim ke Propam Polri

KontraS dan ICW siang tadi, Rabu (18/2/2015) melaporkan tindakan penangkapan secara sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso dan Ketua Tim Penyidik Kombes Pol Daniel Bolly Tifaona atas penangkapan kepada Bambang Widjojanto selaku Wakil Ketua KPK.

Penundaan PK Kasus BG, KPK Masih Tetap Bisa Jalakan Fungsinya 

Sampai saat ini KPK masih belum melayangkan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait sidang praperadilan  yang digugat oleh Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Dalam tahapan ini peneliti ICW  Aradila Caesar  menyatakan bahwa KPK sedang mempertimbangkan baik buruknya dalam pengajuan PK. Pasalanya penundaan waktu pengajuan PK yang belum di lakukan KPK tidak akan terlalu berimplikasi keberadaan KPK itu sendiri.

Press Release

SURAT TERBUKA UNTUK KPK

ATAS PUTUSAN PRA PERADILAN BUDI GUNAWAN

Dikabulkannya permohonan praperadilan Budi Gunawan oleh Hakim Tunggal Sarpin Rizaldi (16/2/2015) menimbulkan sebuah kekacauan hukum. Putusan yang dibacakan tersebut menjadi pukulan telak bagi KPK dan pemberantasan korupsi karena membatalkan penetapan tersangka dalam kasus korupsi dengan melabrak ketentuan dalam hukum acara (KUHAP) dan UU Kepolisian.

Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Komisi Yudisial Selasa, 17/2/2015 untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim Sarpin Rizaldi dalam memimpin sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG).

Erwin Natosmal mengatakan dalam putusan praperadilan BG ditemukan beberapa kejanggalan yang sangat serius berupa unprofessional conduct (pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan profesional hakim bagaimana yang tertuang dalam kode etik perilaku hakim).

Peningkatan Tren Korupsi di Indonesia

Press Release

Tren Korupsi Tahun 2014: Selamatkan Upaya Pemberantasan Korupsi!

Kami melakukan kajian atas kinerja semua aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK), khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasilnya sepanjang tahun 2014 upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cukup bagus kinerjanya. Penanganan kasus korupsi telah menyentuh pelaku korupsi pada jabatan cukup tinggi yakni menteri aktif. 

ICW melakukan kajian atas kinerja semua aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan KPK), khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Hasilnya sepanjang tahun 2014 upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cukup bagus kinerjanya. Penanganan kasus korupsi telah menyentuh pelaku korupsi pada jabatan cukup tinggi yakni menteri aktif.

Masyarakat Sipil Anti Korupsi di Daerah Dukung KPK Mengajukan Peninjauan Kembali (PK)  ke Mahkamah Agung (MA)

Bukan hanya di Jakarta, kekecewaan yang diterima masyarakat sipil anti korupsi juga dirasakan oleh rekan-rekan di daerah. Tentunya harus ada upaya ekstrim yang dilakukan untuk mengembalikan citra hukum di Indonesia. Akibat putusan Hakim Sarpin, banyak masyarakat yang merasa dirugikan.

PSHK : KPK Dapat Mengembalikan Penetapan BG Sebagai Tersangka