Kinerja seluruh majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis kepada pelaku korupsi dinilai masih belum maksimal.

Pasalnya, masih banyak pelaku korupsi yang hanya mendapatkan hukuman kurang dari empat tahun penjara.

Penegasan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dalam konferensi persnya di Kantor ICW, Jakarta, Minggu (3/8/2014).

"Tren vonis untuk kasus korupsi masih tergolong ringan dan masih membuat koruptor tersenyum," tuturnya.

Tuntutan pada Akil Mochtar akhirnya  dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 16 Juni 2014. Jaksa KPK menuntut Akil dengan pidana penjara seumur hidup tanpa ada alasan yang meringankan. Sepanjang sejarah berdirinya KPK, baru kali ini tuntutan penjara seumur hidup diberikan kepada tersangka perkara korupsi. Beberapa waktu lalu KPK sendiri membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan tuntutan pemidanaan yang pantas bagi Akil. Pilihan menghukum mati Akil pun muncul sebagai usul dari masyarakat, bahkan sebuah akun di Facebook turut dibuat untuk menjaring dukungan masyarakat.

Indonesia Corruption Watch (ICW) selenggarakan buka puasa bersama dengan warga sekitar, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat di Jakarta, dan para supporter ICW. Acara ini rutin diselenggarakan pada bulan puasa sebagai bentuk kebersamaan anggota ICW  dengan warga di sekitar kantor yang berlokasi di Kalibata Timur IVD No.6, Jakarta Selatan. Hadir dalam acara yang digelar 17 Juli 2014 itu sekitar 150 orang dalam acara ini, termasuk Djito Kasilo sebagai salah satu supporter ICW.

Indonesia Corruption Watch menyatakan Manifesto Antikorupsi sebagai tuntutan bagi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Harapannya, siapapun yang terpilih, mampu menjalankan mandat pemberantasan korupsi.

Badan Pengawas Pemilu didesak bertindak tegas pada para pejabat negara yang turut menjadi tim sukses maupun pendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla. Sebab, banyak potensi penyalahgunaan dana bansos di kementerian serta fasilitas negara lainnya demi kerja pemenangan.

Indonesia Corruption Watch, Indonesia Budget Center, dan Indonesia Parliamentary Center melaporkan dugaan pelanggaran pemilu oleh sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara pada Badan Pengawas Pemilu di Jakarta (6/7).

Menteri Agama baru Lukman Hakim Syaifuddin mendatangi kantor ICW untuk berdiskusi seputar perbaikan pengelolaan ibadah haji. Ia berkomitmen untuk “membersihkan” Kementerian Agama, khususnya soal pengelolaan ibadah haji, agar bebas dari korupsi.

Ditemui dalam konferensi pers usai diskusi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin hari ini (15/7) di kantor ICW, Koordinator ICW Ade Irawan berharap Menteri Agama yang baru “bisa membuat fondasi awal untuk melakukan banyak perubahan.”

Kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang telah menjerat terdakwa Anggoro Wijoyo, kini juga menyeret nama mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. KPK dinilai harus segera menetapkan MS Kaban sebagai tersangka.

Kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang telah menjerat terdakwa Anggoro Wijoyo, kini juga menyeret nama mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai harus segera menetapkan MS Kaban sebagai tersangka.

Pemilu Presiden 2014 menyimpan sejumlah potensi pelanggaran, walau jumlahnya diperkirakan tak akan sebesar pemilu legislatif. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu diminta tetap menindak tegas segala pelanggaran.

Membuka Surat Pertanggungjawaban Pajak (SPT Pajak) adalah bukti komitmen dan kejujuran kedua pasangan capres-cawapres. Bahwa wacana soal kebocoran keuangan negara dan janji-janji kampanye mereka bukan hanya omong kosong. SPT Pajak juga dapat menjadi alat ampuh membuktikan bahwa kekayaan para calon didapat dengan cara yang taat hukum, dan tidak ada pengemplang pajak yang menyumbang dana kampanye.

Wacana pemberian gelar pahlawan pada Soeharto oleh salah satu calon presiden harus diwaspadai sebagai ancaman kembalinya Orde Baru dan rezim yang membelenggu kebebasan berekspresi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi.