JOKOWI JANGAN BINGUNG,
BATALKAN PENCALONAN BUDI GUNAWAN - TOLAK BUDI WASESA
Presiden Jokowi sepertinya saaat ini sedang dalam posisi yang bingung menyikapi proses pemilihan Kapolri. Setelah Komjen Budi Gunawan (BG) ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK, polemic pada akhirnya muncul silih berganti. Kriminalisasi kepada pimpinan KPK tidak permah berhenti. Hal terbaru adalah adalah muncul 6 opsi yaitu:
1. BG mundur
Press Release ICW
Pejabat Baru Dan Gaji Naik, Pejabat Pemprov DKI Jakarta Wajib Ungkap Harta Kekayaanya (Melalui) LHKPN
Pemprov DKI Jakarta telah menaikkan gaji yang sangat tinggi bagi pegawainya. Kenaikan gaji ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pejabat dan PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tidak hanya itu, kenaikan gaji juga diharapkan dapat mencegah korupsi oleh pejabat dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pengelolaan anggaran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan baru akan membatalkan pelantikan tersangka Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) minggu depan. Kabarnya muncul nama lima calon Kapolri yang dirasa tepat untuk memegang komando Kepolisian yaitu Komjen Budi Gunawan, Komjen Badrodin Haiti, Komjen Suhardi Alius, Komjen Putut Eko Bayu Seno, dan Komjen Dwi Priyatno.
Gerakan sosial bukan hanya dikaitkan dengan gerakan kiri atau kanan. Dosen Antropologi Universitas Indonesia (UI) Drs. Iwan Meulia Pirous menilai saat ini gerakan di Indonesia lebih berkaitan pada hak sipil dan kewarganegaraan. Karenanya saat ini, terjadi krisis hak dasar individual masyarakat Indonesia.
"Iya isu yang ada saat ini lebih bicara dengan bahasa aktual, tentang hak-hak dasar dan hak asasi dan berbudaya itu saja dulu diselesaikan," kata dia saat berdiskusi di Kantor ICW, Selasa (3/2/2015).
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan membantah keras isu yang bersemarak di masyarakat terkait dana hibah yang diberikan oleh KPK kepada ICW. Pasalnya, masyarakat dapat mengakses hasil audit keuangan dan sumber pendanaan ICW yang di dapat selama ini.
Menurut dia, berita angin tersebut hanya untuk memecahkan konstrasi ICW dalam mengawasi kisruh yang terjadi antara KPK dan Kepolisian. Karenanya jelas isu ini selalu mencuat setiap tahunya di saat ICW ikut membongkar kasus dan mendukung KPK untuk mengusut kasus korupsi.
Dukungan moril kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya datang dari aktivis penggiat anti korupsi di Jakarta, melainkan aliansi dan lembaga penggiat anti korupsi serta mahasiswa di Manado juga memberikan dukungan morilnya agar KPK memiliki imunitas hukum dalam memberantas korupsi.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi aliansi anti korupsi Manado Didi Koleangan mengatakan, KPK sebagai lembaga independen yang dibuat guna memberantas korupsi seharusnya memiliki kekhususan dalam menangani extraordinary crime (kejahatan luar biasa).
Peneliti Pusat Studi hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting mengatakan upaya Praperadilan yang dilayangkan oleh tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan tidak dapat membatalkan statusnya sebagai tersangka. Menurut undang-undang, lembaga Praperadilan tidak berwenang membatalkan suatu penetapan tersangka.
Dalam hal ini perlawanan Polri terhadap KPK adalah upaya menghalang-halangi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dengan ditangkapnya Wakil Ketua KPK proses penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Komjen Budi Gunawan akan terhambat. Lebih jauh lagi upaya kriminalisasi ini adalah upaya pelemahan terhadap KPK.
Beberapa orang pastur dan suster mengundang ICW untuk memberikan pelatihan investigasi kasus korupsi di sektor sumber daya alam. Mereka bernaung di bawah organisasi JPIC-OFM menyelenggarakan pelatihan kepada beberapa orang pastur, suster dan mahasiswa.
Pelatihan dilaksanakan di Kota Sukabumi Jawa Barat, pada tanggal 16 dan 17 Januari 2015 lalu. ICW mengirimkan tiga orang untuk memberikan meteri training, yaitu Tama, Kes dan Abid. Sementara peserta yang jumlahnya belasan orang itu berasal dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Jakarta dan Sumatera Selatan.
