Surabaya, 9 Desember 2014

Kepada
Yang Terhormat Bapak Joko Widodo
Presiden Indonesia yang Baik
Di tempat

Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarokatu.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menulis surat kepada Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Sebagai pelajar, saya merasa terhormat mendapat kesempatan ini. Saya harap bapak berkenan membaca dan merespon surat saya.

Assalamualaikum Wr.Wb

Pertama-tama tak lupa saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Begitu banyak harap saya kepada Bapak. Ya memang, saya hanyalah seorang siswa SMA yang masih buta akan dunia politik. Namun sebagai Warga Negara Indonesia, apakah salah jika saya berharap banyak kepada pemimpin baru? Apalagi negara ini dalam keadaan carut marut karena kebiadaban koruptor. Begitu banyak kasus korupsi di negeri ini. Sebuah perilaku kejahatan yang akan menjadi adat serta kebiasaan di Tanah Pertiwi.

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu --  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI agar kejahatan pemilu dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapat respon positif dari berbagai pihak. Meski harus membutuhkan banyak kajian, ide Bawaslu dianggap sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum pidana pemilu.

"Kalau ide dasarnya sih setuju saja. Cuma, ini kan harus diatur dalam undang-undang. Mungkin bisa diusulkan kepada PDR," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bidang hukum Ida Budiarti di Jakarta, Kamis (11/12).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Koordinator Divisi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, mengatakan  perlu adanya evaluasi terhadap penggunaan dana kampanye tentang belanja iklan dan spot iklan selama masa kampanye pilpres 2014. Pasalnya belum ada sanksi tegas terhadap calon kandidat (peserta pemilu) yang telah melanggar.

KOMPETISI

INFOGRAFIS LAWAN KORUPSI, 4 Tahun Tren Korupsi Indonesia 2010-2013

Indonesia Corruption Watch

(ICW)

I. Pengantar

KOMPETISI
INFOGRAFIS LAWAN KORUPSI, 4 Tahun Tren Korupsi Indonesia 2010-2013

Indonesia Corruption Watch

(ICW)

I. Pengantar

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Pemerintahan Jokowi-JK mengambil jalan pintas demi memperbesar ruang fiskal APBN dengan menaikkan harga BBM. Padahal, bila mau bekerja agak lama, harga BBM tak perlu naik karena ada dana ratusan triliun piutang negara yang bisa ditagih.

Hal itu disampaikan ICW dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/11).

Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW menyataka, pihaknya sudah mengitung potensi penghematan anggaran negara dengan menaikkan harga itu.