Pasca Putusan Praperadilan BG, Awal Tsunami Penegakan Hukum Indonesia

Lagi-lagi Indonesia mengalami kemunduran hukum, seorang penegak hukum yang sudah ditetapkan sebagai tersangka diamini tuntutanya dalam sidang praperadilan yang dipimpin oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Kasus ini menjadi tsunami penegakan hukum, karena kedepan orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka akan menggugat ke sidang praperadilan.

Hakim Sarpin Menyimpang Dari KUHAP

Keputusan praperadilan yang mengabulkan gugatan Budi Gunawan sangat cacat hukum, Hakim Sarpin Rizaldi menyimpang dari KUHAP. Dalam hal ini Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho menyatakan KUHAP menjelaskan bahwa objek praperadilan terbatas administratif maka tidak termasuk dalam penetapan sebagai tersangka.

Pasca Putusan Praperadilan BG, Hakim Sarpin Membuka Lebar Pintu Koruptor Ajukan Praperadilan

Kinerja Hakim Praperdilan Patut Dipertanyakan

Sejak di tetapkan menjadi tersangka, Komjen Budi Gunawan (BG) melayangkan gugatan ke praperadilan untuk mencabut status tersangkanya. Seharusnya hakim sejak pertama menolak gugatan praperadilan BG. Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menuntut Hakim Sarpin Rizaldi untuk memutus secara objektif Praperadilan ini dengan mengacu pada KUHAP. Hakim seharusnya menolak gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Budi Gunawan.

Kunjungan Tony Kwok ke ICW, Krisis KPK Akan Jadi Stimulan Berantas Korupsi

Dalam kunjunganya terakhir di Indonesia Mantan pimpinan lembaga antikorupsi Hong Kong, Independent Commissions Against Corruption (ICAC), Tony Kwok Man Wai menyempatkan diri untuk berbagai pengalaman dan ilmu dalam diskusi yang hangat kepada rekan-rekan ICW di Kalibata.

Dalam diskusi yang diutarakan, Tony Kwok menceritakan bagaimana ICAC dibangun pada 1970an di Hongkong dibalik kemelut permasalahan korupsi yang dilakukan Polisi Hong Kong saat itu.

Presiden Harus Cepat Putuskan Prahara Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan banyak pihak dapat memutuskan prahara yang menggulat di Kepolisian. lambatnya jawaban yang yang dikeluaan orang nomer satu di Indonesia ini membuat banyak pihak kecewa.

Akibat dari permasalahan Komjen Budi Gunawan dinobatkan menjadi Kapolri oleh Jokowi, lalu ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Seharusnya menjadi tolak ukur Presiden untuk cepat mengganti calon tunggal pilihanya dengan sosok yang lebih ‘bersih’.

MK Tolak Gugatan Akil Mochtar Soal UU Pencucian Uang

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diajukan Akil Mochtar. Permohonan Akil yang menyatakan dirugikan secara konstitusi atas beberapa pasal dalam UU tersebut, dikatakan MK tidak beralasan menurut hukum.

DPD: Apa Jadinya Lembaga Penegak Hukum Dipimpin Orang Bermasalah Hukum

Kuatnya pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri didukung oleh lambatnya keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat masyarakat resah. Ketua DPD RI Irman Gusman pun berpendapat bahwa figur BG yang sudah menjadi tersangka sangat menceredai lembaga yang dipimpinnya. Sangat tidak indah kalau lembaga hukum seperti Kepolisian harus di pimpin oleh seseorang yang bermasalah dengan hukum.

#Save KPK, DPD RI Upayakan KPK Masuk Bab Penambahan Komisi Negara di UUD 1945

Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mendatangi DPD RI, Kamis (12/2/2015) guna melakukan audiensi dan meminta dukungan bersama ketua DPD RI Irman Gusman serta Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi. Audiensi ini dihadiri oleh beberapa anggota ICW dan wartawan. Hal ini merupakan upaya masyarakat sipil antikorupsi agar membantu menguatkan peran dan fungsi KPK yang saat sedang dilemahkan.

BATALKAN PENCALONAN BUDI GUNAWAN SEBAGAI KAPOLRI DAN HENTIKAN PELEMAHAN KEPADA KPK

Meskipun berstatus sebagai tersangka korupsi, posisi Komjen Budi Gunawan sebagai calon kuat Kapolri hingga saat ini belum tergoyahkan. Hal ini akibat dari tidak tegasnya Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan untuk mengganti Komjen Budi Gunawan dengan figur lain yang relatif bersih.